Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Penderita DBD

Jakarta - Pemerintah membebaskan biaya rawat inap bagi para penderita demam berdarah dengue (DBD). Langkah tersebut sehubungan dengan ditetapkannya status keadaan luar biasa (KLB) atas berjangkitnya wabah DBD tersebut."Pembebasan biaya ini berlaku untuk penderita yang dirawat di bangsal kelas III rumah sakit (RS) pemerintah," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari usai Rapat Kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (7/2/2005).Dengan ditetapkannya kebijakan bebas rawat inap ini pemerintah berharap masyarakat dapat segera memeriksakan penderita DBD ke Puskesmas atau RS terdekat agar dapat perawatan intensif dan jumlah korban meninggal dapat ditekan.Berdasarkan data Departemen Kesehatan, dari 4.718 kasus DBD yang terjadi di 6 propinsi, sebanyak 102 penderita meninggal dunia. Ke-6 propinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Kaltim, Sulsel, NTB. Jabar yang paling parah, dimana sejak 4 Februari 2005 lalu jumlah penderitanya bertambah 329 orang. "Sementara DKI Jakarta jumlah penderita sebanyak 130 orang," kata Menkes sambil memperlihatkan grafik jumlah penderita setelah beberapa saat sebelumya dipresentasikan dalam sidang kabinet.Menkes menambahkan jumlah penderita tersebut lebih rendah 50 persen dibanding wabah serupa yang berjangkit pada tahun lalu. Periode Januari 2004 secara nasional terdapat 9.416 penderita DBD, sementara pada Januari tahun ini jumlah penderitanya sebanyak 4.085 orang. Lebih lanjut Menkes mengatakan, sebagai langkah preventif, Depkes akan menggiatkan penyuluhan dan penyemprotan ke daerah-daerah pemukiman dimana DBD berjangkit. Berkenaan dengan dugaan virus DBD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, Fadilah mengatakan jajarannya tengah meneliti kemungkinan tersebut. "Kalau memang virusnya beda, kita akan lakukan langkah-langkah yang lebih spesifik, tapi sampai hari ini belum ada hasilnya," ujarnya. (ary/)