Kubu Ical Klaim Dukungan Angket Menkum Membesar, Agung Cs Sebut Sebaliknya

Jakarta - Adu klaim antara kubu Ical dan Agung terkait Golkar tak hanya berpusar pada jumlah politikus yang merapat, tapi juga soal dukungan angket untuk Menkum HAM. Kubu Ical mengklaim dukungan untuk angket Menkum HAM akan membesar karena dukungan parpol lain. Kubu Agung malah menyebut dukungan terhadap angket itu di internal Golkar berkurang.

Partai Demokrat (PD) yang sudah menyatakan tidak akan ikut menandatangani hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly diyakini loyalis Aburizal Bakrie akan mendukung pengguliran angket di rapat paripurna DPR.

"Demokrat memang, walau tidak ikut tanda tangan, tapi saya yakin dan percaya, 1.000 persen Partai Demokrat akan dukung kami di paripurna," kata Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015).

Menurut Bambang, intervensi pemerintah terhadap parpol sudah terlihat di tubuh Golkar dan PPP. Dia yakin PD tidak mau bernasib sama. "Partai Demokrat tidak ingin di-Golkar-kan. Kalau tidak mau di-Golkar-kan, Demokrat akan mendukung kami," ujar Bambang.

Sementara itu, kubu Agung Laksono mengklaim telah berhasil mengerogoti dukungan angket untuk Menkum HAM di internal Fraksi Golkar. Jika awalnya kubu Ical menyebut ada 55 tanda tangan anggota Fraksi Golkar yang mendukung pengguliran angket Menkum Laoly, Ketua DPP Golkar kubu Agung, Leo Nababan, menyebut sudah ada yang mencabut dukungan terhadap angket itu.

"Saya berterima kasih atas kesadaran kawan-kawan anggota Fraksi Golkar kembali ke jalan yang benar, tidak ngotot lagi memperjuangkan hak angket. Siang ini jumlahnya sudah berubah, paling tinggal 20-an yang tersisa mendukung hak angket. Lainnya sudah mencabut," kata Leo kepada detikcom, Kamis (26/3) sekitar pukul 16.15 WIB.

Leo mengatakan anggota Fraksi Golkar yang mencabut dukungan terhadap angket telah pindah ke kubu Agung. Dia menyerukan agar anggota Fraksi Golkar lainnya mengikuti langkah rekannya yang sudah mengakui kepengurusan Golkar Agung Laksono.

"Jangan paksa kami untuk berpikir mengeluarkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, yang berujung ke PAW. Karena kami akan menghindari perselisihan ini sampai ke pemecatan. Perintah Ketum Agung Laksono menghindari itu. Tapi bila terpaksa, maka mekanisme kepartaian akan tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan," pungkas Leo.

(imk/trq)