Azhar yang sebelumnya ikut dalam Munas Bali dan menduduki posisi Wasekjen menilai SK Menkum HAM sudah sangat jelas mendudukan kepengurusan Golkar yang sah adalah DPP yang dipimpin oleh Agung Laksono Cs.
"Surat yang dikeluarkan Menkum HAM adalah mengesahkan hasil Munas Ancol, saya pikir dengan sendirinya fraksi sebagai kepanjangan partai harus menyesuaikan," kata Azhar Romli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ARB yang dapat pengakuan, dia yang menggabungkan kepengurusan Ancol. Kalau Pak Agung yang disahkan juga demikian akomodir kepengurusan Bali," ujar anggota komisi V DPR itu.
"Landasan hukum itu yang saya pakai," imbuhnya.
Terkait dengan ancaman yang dilontarkan oleh kubu Aburizal Bakrie yang akan menggeser orang-orang yang loyal pada Agung Laksono di DPR, Azhar mengaku tak khawatir. "Saya di DPR ini sudah 4 periode. Kejadian 1998 kita ini 125 orang diancam, dikoordinir Eky Syahrudin termasuk Ade Komaruddin, Ferry diancam dari DPR ketika memilih sikap politik. Kalau soal takut ya saya pikir sejauh mana kita dalami proses yang ada," ujarnya.
Sebagaimana diketahui ada 31 orang anggota Fraksi Golkar yang saat ini secara terang-terangan sudah menunjukkan diri mengamini SK Menkum HAM yang sahkan Agung Laksono. Termasuk Azhar Romli yang sebelumnya hadir juga di rapat fraksi di kantor Golkar.
(iqb/trq)