Soal Komjen Badrodin, Pemerintah Akan Utus Menkopolhukam dan Menkum HAM ke DPR

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat belum memproses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. DPR ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pembatalan nama Komjen Budi Gunawan yang sempat diusulkan menjadi calon Kapolri.

Menanggapi permintaan itu rencananya pemerintah akan mengutus Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhi Purdijatno serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memberi penjelasan resmi ke DPR.

"Yang diutus adalah Menkopolhukam dengan Menkum HAM," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015).

Pemerintah saat ini menunggu permintaan resmi dari DPR terkait permintaan untuk memberikan penjelasan soal pergantian calon Kapolri. Penjelasan tersebut rencananya akan diberikan kepada DPR pada pekan depan.

"Kita belum mendengarnya secara resmi. Itukan baru pembicaraan-pembicaraan personal. Nanti pemerintah akan bicara dengan DPR sendiri, komisi III pada waktunya," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan JK juga dapat menjelaskan alasan pergantian calon kapolri pada rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI. "Itu pasti Pak Jokowi dengan menteri-menteri, dengan saya biasanya," kata JK.


(fiq/erd)