Mbah Tardjo Minta Hak Prerogatif Ketum PDIP Dihapus

Jakarta - Tokoh senior PDIP Soetardjo Soerjogoeritno berharap kongres PDIP April mendatang di Bali berjalan demokratis. Politisi yang kerap disapa 'Mbah Tardjo' ini meminta agar hak prerogatif dan formatur tunggal dihapus di kongres PDIP mendatang. Permintaan ini disampaikan Mbah Tardjo kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (7/2/2005). Mbah Tardjo menegaskan, dirinya tidak mendukung pihak mana pun dalam kongres PDIP nanti. "Saya sebagai pendiri PDIP hanya menghendaki suara kongres, bukan orang tertentu. Tapi, saya usul yang penting harus ada nilai dan semangat baru dalam kongres nanti," ungkap politisi yang perokok berat ini. Semangat baru yang dimaksud Tardjo, misalnya, penghapusan hak prerogatif dan formatur tunggal. "Hak prerogatif adanya pada presiden untuk menyusun kabinet. Jadi, bukan pada ketua umum parpol. Sedangkan untuk formatur, kami di Deperpu (Dewan Pertimbangan Pusat) menginginkan lebih dati tiga. Lima lebih bagus, sehingga dari dan oleh partai lebih tercermin," jelasnya. Lebih lanjut, Mbah Tardjo menjamin tidak akan ada tekanan atau ancaman dalam bentuk apa pun di daerah-daerah dalam konferensi cabang khusus (konfercabsus) menjelang kongres PDIP. "Tidak ada istilah ancam mengancam atau pressure di daerah dalam rangka kongres. Karena kami senior PDIP menghendaki kongres sangat demokratis. Jadi, kalau ada isu pemaksaan untuk memilih Mbak Mega sebagai calon ketua umum itu tidak benar," ungkapnya. Memang benar, kata dia, massa akar rumput masih menginginkan Mega sebagai ketua umum. Misalnya di Yogya dan juga di eks karesidenen Surakarta, Mega sudah terpilih secara aklamasi. "Tapi, orang-orang di sekitar Mbak Mega yang harus dibersihkan dari problem conflict of interest. Ini kalau ingin partai tetap besar," ujarnya. Mengomentari Budiman Sudjatmiko dkk yang akan dimasukkan ke dalam pengurus DPP, menurut Mbah Tardho, hal itu tidak mungkin. "Karena dalam tatib dan AD/ART, setidaknya pengurus harus pernah empat tahun menjadi anggota partai. Karena itu, tidak akan ada yang bisa loncat pagar," jawab dia. (asy/)