.webp)
Terbaru, etika Ahok kini tengah dipersoalkan Tim Angket DPRD DKI Jakarta. Tim Angket lalu memanggil sejumlah pakar untuk dimintai pendapatnya.
Dalam pertemuan itu, Prasetio sempat menanyakan kepada ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin tentang bagaimana cara agar sahabatnya, Ahok, bisa menjaga perkataannya. Ia menyayangkan sikap Ahok yang selalu penuh curiga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetio menyarankan agar setiap Ahok bertindak selalu mengedepankan etika. Ia juga tersinggung terhadap ucapan Ahok yang menyebutnya dan para anggota dewan penipu saat kisruh APBD 2015 lalu.
Berikut 4 aksi Prasetio:
|
|
1. Gimana Keep Mulut Ahok?
|
|
"Gubernur ini yang menjaga itu saya. Ada dua manusia yang dianggap sahabat, presiden dan ketua DPRD. Gimana biar mulutnya bisa di-keep? Kan masuk ke etika dan norma," kata Prasetio saat rapat tim angket di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Prasetio beberapa kali mempermasalahkan gaya komunikasi Ahok. Politikus PDIP ini pun penasaran bagaimana cara bicara dengan Ahok.
"Ini yang jadi masalah. Kalau mau komunikasi dengan DPRD, mungkin waktu lahir ngidam tokek karena curiga terus. Bagaimana bicara dengan dia untuk mengerem?" lanjut Prasetio.
Menanggapi pertanyaan itu, Irman menyarankan agar para anggota dewan harus mengutamakan musyawarah. Anggota DPRD harus terus melakukan fungsi pengawasan kepada eksekutif.
"Kalau malas bermusyawarah, selalu berpikir timbulkan benih permusuhan, rakyat antisipasi. Wakil rakyat harus jalankan pengawasannya, tidak ada gunanya kalau diam saja," ujar Irman.
1. Gimana Keep Mulut Ahok?
|
|
"Gubernur ini yang menjaga itu saya. Ada dua manusia yang dianggap sahabat, presiden dan ketua DPRD. Gimana biar mulutnya bisa di-keep? Kan masuk ke etika dan norma," kata Prasetio saat rapat tim angket di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Prasetio beberapa kali mempermasalahkan gaya komunikasi Ahok. Politikus PDIP ini pun penasaran bagaimana cara bicara dengan Ahok.
"Ini yang jadi masalah. Kalau mau komunikasi dengan DPRD, mungkin waktu lahir ngidam tokek karena curiga terus. Bagaimana bicara dengan dia untuk mengerem?" lanjut Prasetio.
Menanggapi pertanyaan itu, Irman menyarankan agar para anggota dewan harus mengutamakan musyawarah. Anggota DPRD harus terus melakukan fungsi pengawasan kepada eksekutif.
"Kalau malas bermusyawarah, selalu berpikir timbulkan benih permusuhan, rakyat antisipasi. Wakil rakyat harus jalankan pengawasannya, tidak ada gunanya kalau diam saja," ujar Irman.
2. Keluar Jalur
|
|
"'Anggota DPRD nggak saya gaji (menyitir yang disampaikan Ahok)'. Memangnya saya anak perusahaan dia? Memangnya saya anak buah dia?" protes Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Dia mengkritik sikap Ahok yang menurutnya bak direktur utama sebuah perusahaan. Padahal jabatan yang diemban Ahok adalah jabatan politik.
"Mohon maaf, ini sudah keluar dari jalur, dari tupoksi (tugas pokok fungsi) dia sebagai gubernur. Dia bukan direktur utama," kata Prasetio.
Politisi PDIP ini juga tidak terima dengan pernyataan Ahok yang seolah menggeneralisir semua anggota DPRD bertindak tidak benar, misalnya anggota DPRD 'maling'. Menurut Prasetio, pernyataan Ahok memang meletup-meletup dan labil. Akibatnya, dia merasa pihaknya dikuyo-kuyo (dianiaya).
"Teman-teman saya dikuyo-kuyo, ya saya punya harga diri dan teman-teman saya punya harga diri," ujarnya.
Sebelumnya Ahok pernah menyatakan pemikirannya pada Minggu (22/3) kemarin, bahwa anggota DPRD bisa saja tidak digaji karena tak mau menyetujui APBD 2015.
"Pak Pras kalau (APBD) pakai Pergub ya nggak usah dikasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.
2. Keluar Jalur
|
|
"'Anggota DPRD nggak saya gaji (menyitir yang disampaikan Ahok)'. Memangnya saya anak perusahaan dia? Memangnya saya anak buah dia?" protes Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Dia mengkritik sikap Ahok yang menurutnya bak direktur utama sebuah perusahaan. Padahal jabatan yang diemban Ahok adalah jabatan politik.
"Mohon maaf, ini sudah keluar dari jalur, dari tupoksi (tugas pokok fungsi) dia sebagai gubernur. Dia bukan direktur utama," kata Prasetio.
Politisi PDIP ini juga tidak terima dengan pernyataan Ahok yang seolah menggeneralisir semua anggota DPRD bertindak tidak benar, misalnya anggota DPRD 'maling'. Menurut Prasetio, pernyataan Ahok memang meletup-meletup dan labil. Akibatnya, dia merasa pihaknya dikuyo-kuyo (dianiaya).
"Teman-teman saya dikuyo-kuyo, ya saya punya harga diri dan teman-teman saya punya harga diri," ujarnya.
Sebelumnya Ahok pernah menyatakan pemikirannya pada Minggu (22/3) kemarin, bahwa anggota DPRD bisa saja tidak digaji karena tak mau menyetujui APBD 2015.
"Pak Pras kalau (APBD) pakai Pergub ya nggak usah dikasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.
3. Beretika
|
|
"Sudah 95 anggota DPRD menandatangani hak angket," ujar Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015).
Pras menyebut, setiap tindak-tanduk Ahok yang menyangkut kebijakan publik sebaiknya melalui prosedur yang sesuai. Tidak main melanggar etika karena dirinya bukanlah birokrat.
"Jadi gini lho maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," kata politisi PDIP tersebut.
"Jangan semua orang dibilang tipu semua dong. Dibilang oknum semua, saya ini yang belain dia. Kita juga pengen tahu yang sebenarnya, tujuannya benar tapi kan harus lewat mekanisme betul. Saya sepakat sama dia tapi harus tahu etika," lanjutnya.
Pras menyebut tidak sepatutnya Ahok menyebut semua dewan sebagai oknum. Terlebih lagi masalah bujeting ini memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pembangunan Ibu Kota.
"Ini kan Ibu Kota negara bapak, saya ini setara dengan gubernur lho bukan saya oknum. Gitu aja," tegas Pras.
"Lantas apa yang menjadi gol dari hak angket tersebut? Apakah akan berujung pada pemberhentian Ahok sebagai DKI 1?" tanya wartawan kepada Pras.
"Itu kan elu yang ngomong bukan gua. Hahaha," tutupnya.
3. Beretika
|
|
"Sudah 95 anggota DPRD menandatangani hak angket," ujar Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015).
Pras menyebut, setiap tindak-tanduk Ahok yang menyangkut kebijakan publik sebaiknya melalui prosedur yang sesuai. Tidak main melanggar etika karena dirinya bukanlah birokrat.
"Jadi gini lho maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," kata politisi PDIP tersebut.
"Jangan semua orang dibilang tipu semua dong. Dibilang oknum semua, saya ini yang belain dia. Kita juga pengen tahu yang sebenarnya, tujuannya benar tapi kan harus lewat mekanisme betul. Saya sepakat sama dia tapi harus tahu etika," lanjutnya.
Pras menyebut tidak sepatutnya Ahok menyebut semua dewan sebagai oknum. Terlebih lagi masalah bujeting ini memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pembangunan Ibu Kota.
"Ini kan Ibu Kota negara bapak, saya ini setara dengan gubernur lho bukan saya oknum. Gitu aja," tegas Pras.
"Lantas apa yang menjadi gol dari hak angket tersebut? Apakah akan berujung pada pemberhentian Ahok sebagai DKI 1?" tanya wartawan kepada Pras.
"Itu kan elu yang ngomong bukan gua. Hahaha," tutupnya.
4. Sahabat Kok Disebut Penipu
|
|
"Bahwa Ahok itu jabatan politik seperti saya. Saya suka pola kerja dia, tapi tidak suka dengan etikanya," kata Prasetyo usai paripurna di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
"Ya salah satunya etika," tegasnya soal alasan pengusulan hak angket.
Pras menuturkan, DPRD sebagai legislatif adalah mitra dengan Gubernur DKI. Maka permasalahan soal APBD DKI harusnya diselesaikan sesuai mekanisme pemerintahan daerah. Pada posisi itulah ada etika juga yang harus dikedepankan.
"Yang terjadi tidak seperti itu, seakan saya oknum. Saya sahabat Ahok. Tapi yang dibuat tiap hari bukan main, menyebut penipu dan lain-lain. Kok ke situ," ujar politisi PDIP itu.
Sementara soal Ahok yang akan melaporkan ke KPK karena menganggap ada anggaran siluman dalam APBD DKI, Prasetio tak ambil pusing. "Silakan!" jawab Prasetio.
4. Sahabat Kok Disebut Penipu
|
|
"Bahwa Ahok itu jabatan politik seperti saya. Saya suka pola kerja dia, tapi tidak suka dengan etikanya," kata Prasetyo usai paripurna di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
"Ya salah satunya etika," tegasnya soal alasan pengusulan hak angket.
Pras menuturkan, DPRD sebagai legislatif adalah mitra dengan Gubernur DKI. Maka permasalahan soal APBD DKI harusnya diselesaikan sesuai mekanisme pemerintahan daerah. Pada posisi itulah ada etika juga yang harus dikedepankan.
"Yang terjadi tidak seperti itu, seakan saya oknum. Saya sahabat Ahok. Tapi yang dibuat tiap hari bukan main, menyebut penipu dan lain-lain. Kok ke situ," ujar politisi PDIP itu.
Sementara soal Ahok yang akan melaporkan ke KPK karena menganggap ada anggaran siluman dalam APBD DKI, Prasetio tak ambil pusing. "Silakan!" jawab Prasetio.
Halaman 2 dari 10
