Menkominfo Pastikan Tidak Ada Pembengkakan Anggaran

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil memastikan tidak ada pembengkakan anggaran setelah bergabungnya Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Ditjen Postel ke Departemen Kominfo. Sofyan juga memastikan Depkominfo tidak akan menjadi seperti departemen penerangan zaman Soeharto. Hal ini disampaikan Sofyan Djalil saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR. "Kita tidak mempersoalkan bujet, karena ini tinggal memindahbukukan saja. Anggaran departemen yang baru adalah akumulasi anggaran Kominfo, LIN dan Dirjen Postel. Totalnya Rp 600 miliar. Jadi, tidak bisa dibilang pembekakan," kata dia. Bila memang nantinya ada program baru yang butuh perubahan bujet, kata dia, akan dilakukan dalam APBN-P (APBN-Perubahan). "Apa pun yang kita lakukan, yang jelas tidak akan melanggar hak bujet yang dimiliki DPR," kata dia. Sedangkan untuk penempatan pejabat juga tidak akan ada perubahan dari segi jumlah. "Jumlah eselon I tetap 12 orang, hanya mungkin kompetensinya akan berbeda. Tapi, akan dilakukan fit and proper test dan tugas-tugasnya akan dirumuskan lagi supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi," ungkapnya. Sementara itu, saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Depkominfo akan bertindak seperti Deppen yang mengawasi pers, Sofyan menegaskan, hal itu tidak mungkin terjadi. "Dulu itu rezim otoriter, sekarang transparan. Jadi, kebebasan pers terjamin," kata dia. Menurut dia, Depkominfo hanya memfasilitasi penyiaran. Tapi, kewenangannya sesuai dengan rekomendasi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia. "Apalagi saya adalah orang yang percaya bahwa pers itu sebagai early warning system dari kebijakan pemerintah," ungkapnya. (asy/)