Sidang Gugatan Bebas Bersyarat Pollycarpus, Alasan Kemenkum Dianggap Janggal

Jakarta - Surat pembebasan bersyarat Polycarpus Budihari Priyanto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut para penggugat dari LBH Jakarta, pembebasan Polycarpus tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Para penggugat menilai surat pembebasan bersyarat mantan pilot tersebut bertentangan dengan PP No 32 Tahun 1999 juncto PP No 99 Tahun 2012 dan Permen Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013. Peraturan-peraturan itu pada intinya berbunyi tentang pemenuhan syarat oleh masyarakat dan pertimbangan kepentingan ketertiban, keamanan dan rasa keadilan.

"Terdapat 2 hal yang menjadi alasan masyarakat tidak dapat menerima pembebasan bersyarat Polycarpus," kata kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2015).

Alasan pertama adalah, sebut Isnur, belum tuntasnya kasus pembunuhan Munir yang salah satunya disebabkan tak ada kontribusi Polycarpus dalam mengungkap pembunuhan tersebut. Alasan kedua yakni belum tercapainya tujuan pemidanaan terhadap Polycarpus yang tercermin dari sikapnya yang tidak merasa bersalah.

"Kehadiran Polycarpus disidang juga menarik karena salah satu alasan penolakan pembebasan bersyarat Polycarpus adalah belum adanya rasa menyesal dan rasa bersalah dalam diri Polycarpus karena telah membunuh Munir," ujar Isnur.

"Tergugat mengklaim bahwa Poly telah mengakui kesalahannya, kalau memang benar demikian. Seharusnya ini bab baru dari pengungkapan kasus pembunuhan Munir," tambahnya.

Sidang perdana gugatan atas pembebasan bersyarat Polycarpus ini diketuai oleh hakim Ujang Abdullah. Agendanya adalah pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.



(vid/fjr)