Ini Hasil Pertemuan Menhan ASEAN di Langkawi untuk Perangi ISIS

Jakarta - Fenomena peningkatan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme terkait Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) tidak hanya mengancam keamanan kawasan setempat, tetapi juga kawasan-kawasan lainnya, termasuk ASEAN. Indonesia telah secara resmi menolak keberadaan paham ISIS di Indonesia dan mengkategorikan ISIS sebagai kelompok teroris.

Oleh karenanya, Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme di kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam pertemuan ke-9 ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM), saat agenda Exchange of Views on Regional and International Security and Defence Issues. Pertemuan ke-9 ADMM ini berlangsung dari 15-17 Maret 2015 di Langkawi, Malaysia, bertemakan "ASEAN: Maintaining Regional Security and Stability for and by the People".

Dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan yang dikirim Rabu (25/3/2015), pertemuan ini dihadiri oleh para Menhan dan delegasi seluruh negara anggota ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh dan perwakilan Sekretariat ASEAN. Bertindak sebagai Ketua Sidang adalah Menhan Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein yang menjabat sebagai Ketua ADMM tahun 2015. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan serta mensahkan berbagai inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan di ASEAN.

Dalam exchange of views on regional and international security and defence issues, selain dibahas mengenai ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme, dibahas pula isu-isu keamanan nontradisional antara lain kejahatan cyber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.

Indonesia mengkategorikan isu-isu keamanan nontradisional ini sebagai ancaman nyata yang dihadapi oleh seluruh negara anggota. Oleh karenanya, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut.

Sementara itu, ancaman yang tidak nyata bagi Indonesia adalah perang antar negara yang potensinya sangat kecil terjadi di ASEAN.

Dalam hal bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), peran militer tetap dianggap penting untuk mengurangi dampak buruk bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Mengenai isu ini, Indonesia secara khusus menyampaikan peran dan kontribusinya bagi peningkatan ketahanan regional di bidang HADR, yakni melalui operasi dan latihan bersama. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerjasama militer negara-negara di kawasan dalam menjalankan operasi HADR bersama dan optimalisasi peran ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Centre sebagai satu-satunya pusat kendali HADR di kawasan ASEAN.

Mengenai isu Laut Tiongkok Selatan, forum menekankan pentingnya kebebasan pelayaran dan penerbangan di wilayah LTS, mengajak pihak-pihak yang bersengketa di LTS untuk menahan diri, menghindari penggunaan kekerasan, serta menyelesaikan permasalahan dan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Di samping itu, pertemuan juga mendukung implementasi penuh Declaration on The Conduct of The Parties in The South China Sea (DOC) dan penuntasan Code of the Conduct of the Parties in the South China Sea (COC) antara ASEAN dan RRT demi stabilitas di kawasan LTS.

Mengenai isu Semenanjung Korea, Indonesia menyerukan penyelesaian ketegangan melalui jalur diplomatik, mengambil langkah-langkah damai, dan menaati resolusi PBB.

Dalam pertemuan ini, Ryamizard mengundang seluruh Menhan negara-negara ASEAN untuk hadir pada forum dialog tahunan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) 2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Di sela-sela mengikuti pertemuan ke-9 ADMM ini Menhan menyempatkan melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Filipina, Kamboja, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Filipina, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama maritim. Hal ini akan direalisasikan dengan rencana melakukan patroli terkoordinasi antara dua angkatan bersenjata di Laut Sulu.

Saat pertemuan dengan Menhan Kamboja, dia menyampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasama antara RI-Kamboja yang telah terjalin selama ini, termasuk selama proses rekonsiliasi melalui keterlibatan Indonesia dalam misi United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di awal tahun 1990-an. Pada saat itu, Ryamizard Ryacudu, menjadi Komandan Kontingen Pasukan Garuda dalam misi UNTAC. Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan mencari bentuk mekanisme baru tidak hanya dalam bentuk bantuan pelatihan militer (army to army cooperation).

Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Thailand, dibahas mengenai peningkatan kerjasama di bidang keamanan maritim. Dalam upaya mendalami kerjasama tersebut, Menhan Thailand berencana melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 26-27 Maret mendatang.

(nik/nrl)