Ahok Sebut DPRD Tak Lagi Awasi Pergub, Ketua DPRD: Pengawasan Tetap Jalan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut dengan dikeluarkannya Pergub, maka pengawasan ada di tangan Kemendagri bukan lagi DPRD DKI. Menanggapi itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi santai saja.

"Ya silakan urusan Kemendagri, memang jadi fungsinya gini setelah tidak dengan kita. DPRD-nya itu siapa Kemendagri? Bappeda-nya siapa? Bappenas? Itu saja. Ya kita ngawasin saja, kalau nggak benar kita panggilin," ujar Pras di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).

"Kita nggak ada kaitan masalah uang, anggaran-anggaran nggak ada. Kita awasin ini (Pergub) saja," lanjutnya.

Politisi PDIP itu menyebut pihaknya masih tetap menjalankan salah satu fungsi dewan sebagai pengawas anggaran eksekutif. Namun memang dengan adanya Pergub ini, pengawasan tidak secara mendalam.

"Kita kan lihat, kita kan dapat tembusannya, oh pekerjaan (Pemprov) beli mobil Xenia 5 biji di Kelurahan Senen misalnya, apakah ada mobilnya? Ada, ya sudah. Kalau nggak ada gimana? Bongkar, kan gitu saja," terang Pras.

"Fungsi pengawasanya tetap jalan," imbuh Pras menegaskan.

Menyoal pernyataan Ahok yang enggan memberi password e-Budgeting mengingat diterbitkannya Pergub kepada Ketua DPRD, Pras tersenyum kecut. Menurutnya, Ahok sudah salah kaprah menafsirkan hasil ketok palu APBD.

"Jadi dia ini salah kaprah, pada saat gue ketuk palu Rp 1.000 perak APBD Jakarta, dibahaslah di DPRD dengan SKPD dan komisi. Kalau memang ini ada dirasa kurang, ada permasalahan delete saja, kan jadi nggak panjang kayak gini," ucap Pras.

Akan tetapi, yang terjadi menurut Pras, setiap kali baru mau dibahas pihaknya sudah diteriaki 'maling' dan 'rampok'. Hal itu membuatnya kecewa bukan main dengan sikap Ahok.

"Kita mau kerja nyelonong APBD ke sana (Kemendagri). Untung saya sebagai ketua sensitif karena saya sudah mencoba pembahasan anggaran terbuka. Kan wartawan ngerasain, kita menimalis kejahatan-kejahatan yang lama kita kurangi. Kalau misalnya mau langsung hilang kejahatannya yang (jadi) maling SKPD gimana?" ucap Pras.

Menurut Pras, seharusnya Ahok bijak. Seharusnya kecurigaan perihal 'dana siluman' dibicarakan dulu dengan dewan secara baik-baik sebelum akhirnya membobardir terang-terangan kepada publik.

"Kan harusnya kalau fungsi yang gue bilang kalau memang ada salah misalkan, 'Wah si Pras nyopet Aqua 10 dus' kan dia tahu nih, bilang saja apa sih yang harus di-publish. Ternyata pas dikorek-korek, APBD (RAPBD 2015) yang diserahkan kepada Kemendagri Rp 7,3 triliun ada anggaran siluman," tutur Pras.

"Kalau kita kan belum jadi, belum dibahas. Dia kecepatan tuh barang karena gak tau siapa yang parno, tapi kan gue temennya dia, sahabatnya dia, kalau diajak ngomong kan bisa. Capek gue bos, beneran gue capek," tutupnya.

(aws/bar)