"Ini bahaya. Seolah mengikuti prosedur, pura-pura bodoh, tapi dia sedang menggergaji demokrasi. Ini dampaknya ke pemerintah. Ini akan menyebabkan resistensi yang tinggi terhadap yang bersangkutan, termasuk proker yang bersangkutan di bidang hukum dan lain-lain. Karena apa yang diambil bukan keputusan adil ya," tutur Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).
Yasonna dianggap melakukan intervensi terhadap urusan internal partai politik. Saat ini Golkar dan PPP disebut menjadi 'korban' dari keputusan Menkum HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyebut sikap Yasonna merugikan pemerintahan. Karena keputusan itu merepresentasikan keputusan pemerintah. "Harus ditertibkan Menkum HAM seperti ini. Ini jadi masalah bagi Presiden. Kalau saya Presidennya saya pecat juga hari ini," pungkas dia.
(bpn/trq)