ICW: Jika Presiden Setuju Remisi untuk Koruptor, Sakitnya Tuh di Sini

Jakarta - Wacana Menkum HAM merevisi PP 99 tahun 2012 dikritisi karena diduga akan melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Jika presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana revisi itu, maka bisa bertentangan dengan program Nawa Cita.

Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho dalam diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015). Menurutnya program Nawa Cita bisa berubah jadi nawa citata. Seperti diketahui Cita Citata merupakan pelantun tembang dangdut 'Sakitnya Tuh di Sini'.

"Nawa Cita bakal berubah jadi nawa citata, karena sakitnya tuh di sini," ujar Emerson.

Menurut Emerson, dalam program Nawa Cita angka 11 huruf a tegas disebutkan bahwa, "Kami berkomitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegak hukum".

"Dengan ketentuan di atas setidaknya dapat diartikan bahwa proses penyusunan perundang-undangan selain terbuka juga harus berpihak kepada pemberantasan korupsi," jelas Emerson.

Emerson menambahkan, jika pengetatan remisi diganti dengan pelonggaran remisi, maka dapat diartikan bertentangan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu korupsi juga merupakan termasuk kejahatan luar biasa.

"Pengetatan pemberian remisi kepada koruptor harus dimaknai sebagai cara luar biasa memperlakukan koruptor yang telah merugikan negara," imbuhnya.

Menurut Emerson, dalam program Nawa Cita angka 11 huruf a tegas disebutkan bahwa, "Kami berkomitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegak hukum".

"Dengan ketentuan di atas setidaknya dapat diartikan bahwa proses penyusunan perundang-undangan selain terbuka juga harus berpihak kepada pemberantasan korupsi," jelas Emerson.

Emerson menambahkan, jika pengetatan remisi diganti dengan pelonggaran remisi maka dapat diartikan bertentangan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu korupsi juga merupakan termasuk kejahatan luar biasa.

"Pengetatan pemberian remisi kepada koruptor harus dimaknai sebagai cara luar biasa memperlakukan koruptor yang telah merugikan negara," imbuhnya.

(rna/bar)