Lelang ERP Diundur karena Masih Terbentur Regulasi Tumpang Tindih

Jakarta - Lelang sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) batal dilakukan pada April mendatang lantaran terkendala proses hukum. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit belum dapat memastikan kapan proyek lelang itu dilakukan.

"Kata siapa lelangnya April. Ini masih dalam proses. Saya tidak tahu kapan lelangnya," ujar Bukit saat dihubungi wartawan, Selasa (24/3/2015).

Bukit mengatakan, proses lelang hingga kini masih terkendala dengan sejumlah regulasi yang tumpang tindih. Sehingga, pihaknya perlu menyamakan satu pandangan.

"Kami masih menyamakan persepsi. (Sampai sekarang masih ada) Masalah regulasi karena ada UU, Perda dan Permendagri. Macam-macam," sambungnya.

Selain itu, Bukit juga menyebut belum tercapai kesepakatan perihal pengadaan sistem ERP di dalam internalnya. Hingga kini masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait kategori dari ERP itu sendiri.

"Apakah masuk kategori retribusi atau pelayanan. Ini yang masih dibahas," kata Bukit.

Menyoal perusahaan yang akan ikut tender nanti, Bukit mengaku belum mengetahuinya. Seperti diketahui, selama ini ada dua perusahaan asing yang telah menguji coba ERP di Jakarta yakni Kapsch dan Q-Free.

Kedua perusahaan itu tahun lalu memasang alat ERP untuk uji coba di ruas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan dan Jalan Jenderal Sudirman. "Alatnya bisa mendeteksi tidak ada masalah. Kalau (soal) teknologi, gubernur mau seperti yang di Singapura karena sudah paling teruji," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menargetkan program sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bisa berjalan paling lambat akhir tahun ini. Oleh karena itu, Ahok meminta kepada Dishubtrans DKI agar bisa mengumumkan lelang bagi perusahaan yang berminat menjalankan sistem ERP pada Maret mendatang.

"ERP saya putuskan biar cepat, harus segera lelang. Nah, saya perintahkan supaya semua unit cepat siapkan. Saya ingin tahun ini harus sudah berjalan ERP. Paling lambat ya akhir tahun, pokoknya tahun 2015 ini lah harus jalan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (16/2) lalu.

"Saya minta dia (Dishubtrans DKI) bulan depan harus umumkan ada lelang," sambungnya.


(aws/bar)