Mendagri: Pesan Wapres, Ahok dan DPRD Tidak Terlambat Anggaran

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sedang menjembatani perselihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta. JK berpesan konflik keduanya tidak berimbas pada terlambatnya anggaran DKI Jakarta.

"Pak Wapres hanya mengingatkan pada Pak Ahok dan pimpinan DPRD jangan sampai terlambat anggaran, rakyat Jakarta akan marah," ujar Tjahjo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/3/2015).

"Soal beda pendapat terserah, tapi harus tetap sesuai dengan jadwal. Kalau memang tidak tercapai target sasaran, ada perubahannya, itu saja intinya Pak Wapres. Jangan sampai perencanaan program anggaran terhambat, tidak terukur. pegawainya terlantar. itu komitmen berdua pihak," tambahnya.

Terkait soal APBD DKI JAkarta, pemerintah daerah akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berarti menggunakan anggaran yang sama pada tahun 2014. Namun APBD 2015 dapat mengalami perubahan pada APBD-P.

"Yang penting tidak mengganggu perencanaan pembangunan Jakarta. Dengan Pergub itu kan aturan, bukan ngarang. Kan yang 33 provinsi lainnya pakai Perda yang diteken kedua belah pihak, setuju pakai musyawarah karena sinergi antara Pemda dan DPRD. satu kotak. Nah Jakarta, sudah ada proses awal. Itu nggak akan pengaruh ke daerah-daerah lain," terangnya.

Tjahjo menilai perubahan pada APBD-P tidak akan mencapai 100 persen tetapi akan tetap mengalami perubahan dan bertambah. Perhitungannya tergantung pada penerimaan daerah. "Misalnya, kalau menggunakan asumsi 2015, taruhlah 100, kalau menggunakan 2014 asumsinya 80, kan masih ada 20. Nah perubahannya itu bisa 10, 15, tetap ada perubahan," jelasnya.

Perubahan APBD-P akan difokuskan pada pembangunan rumah susun dan proyek pembangunan infrastruktur. "Membangun infrastruktur mengatasi banjir dan kemacetan, bangun jalan alternatif, jalan layang, kesehatan BPJS harus terpenuhi semua, dan pendidikan," ucapnya.

(fiq/gah)