"Mereka berperang dan berjuang membela negara lain, sudah menjadi negara lain. Jika itu ada alasan hukumnya ya silakan saja. Saya bukan pakar hukum," kata Din usai acara Konferensi Internasional tentang Terorisme dan ISIS yang diselenggarakan oleh Hendropriyono Strategic Consulting di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
"Yang paling penting adalah melakukan langkah-langkah konkret termasuk menghalangi mereka pergi. Kalau sudah diketahui dari awal, dengan pendekatan keagamaan dan lainnya," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak cenderung kepada opsi pencabutan WNI ini. Mungkin nanti mereka pulang bisa dikumpulkan dulu, 'ente kenapa ke sana?'," ujar Din.
โ"Manusia itu berubah, dalam hal beragama dan berilmu. Baik menjadi tidak baik dan tidak baik menjadi baik. Kalau saya mungkin ada opsi yang lebih kekeluargaan dan manusiawi. Saya lebih ke opsi dialogis dan membina. Saya berkeyakinan manusia bisa berubah," tambahnya.
โSehingga Din mengusulkan Polri, BNPT dan ormas-ormas Islam memikirkan pembahasan nasional yang komprehensif terkait ISIS dan kelompok teroris di Indonesia. Ia tak ingin penanggulangan seperti upaya pemadaman kebakaran.
"Saya mengusulkan ajak kami ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memikirkan pembahasan nasional yang komprehensif. Jangan strategi negara, diputuskan sendiri terus kami disuruh ikut saja. Kami nggak mau jadi pemadam kebakaran," ucap Din.
"Selanjutnya orang-orang yang dicurigai itu didata untuk kita bina lagi. Ini yang saya kritik soal strategi, oleh karena itu terserah pemerintah, BNPT. Kalau tidak, ya begini-begini saja terus, besok tahun depan kita adakan konferensi besar lagi," tutupnya.
(vid/bar)











































