Ada Kepentingan Pemerintah?

Jakarta - Desakan Musyawarah Luar Biasa (MLB) di tubuh PPP diyakini tidak murni berasal dari kader PPP. Kepentingan pemerintah juga diduga berada di baliknya.Seperti diketahui, ketika pertama kali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden (wapres) pasangan SBY-Kalla bakal kewalahan menghadapi kekuatan parlemen. Maklum, kekuatan politik yang mendukung mereka di parlemen saat itu bisa dibilang tidak besar. SBY-Kalla diramalkan bakal jatuh bangun oleh gempuran Koalisi Kebangsaan, yang terdiri dari PDIP, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi dan PPP. Biar selamat hanya satu yang harus dilakukan SBY-Kalla, yakni menjinakkan parlemen.Langkah itu dibuktikan dengan naiknya Jusuf Kalla ke puncak kepemimpinan Partai Golkar. Lewat Musyawarah Nasional VII Partai Golkar di Bali, Kalla menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Prestasi Kalla ini terbukti mujarab, Koalisi Kebangsaan langsung bubar.Disinyalir, langkah SBY-Kalla tidak akan berhenti sampai di Golkar saja. SBY-Kalla akan terus berusaha menjinakkan partai-partai lain agar langkah mereka lebih langgeng. Yang besar saja sudah bisa 'diamankan' apa lagi yang kecil.Mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung, mengakui kekalahannya dalam Munas Golkar VII itu disebabkan campur tangan pemerintah. Karena itu Akbar mengingatkan agar Megawati berhati-hati dalam kongres PDIP mendatang. Jangan sampai nasib Megawati serupa Akbar, dikerjain.Bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi pada PPP. Meski tidak lagi sebesar dulu, tentu lebih menguntungkan jika PPP nantinya dipimpin oleh orang yang dekat dengan pemerintah saat ini. Seperti diketahui, ada 3 nama menteri disebut-sebut ikut bertarung menggantikan posisi Hamzah Haz dalam MLB itu. Ketiganya adalah Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkop dan UKM Surya Dharma Ali, dan Meneg BUMN Sugiharto."Memang ada indikasi pemerintah ingin membawa PPP mendekat ke pemerintah.Parameternya adalah karena kedekatan Usamah (Ketua Panitia Silaturahmi Nasional) dengan kubu SBY. Hal itu juga menimbulkan image apa yang dilakukan (Usamah) ini merupakan bagian dari kegiatan untuk mengalirkan arus politik pusat," kata Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated, Sukardi Rinakit kepada detikcom.Usamah Hisyam memang dikenal dekat dengan kubu SBY, khususnya menjelang masa kampanye pemilihan presiden lalu. Mantan wartawan ini juga ketua tim penulis buku SBY Sang Demokrat. Dalam sebuah kesempatan, Usamah mengatakan kepada detikcom, penjualan buku tersebut laris manis.Menurut Sukardi, agar parlemen bersikap lunak pemerintah memang tidak harus menempatkan orangnya sebagai ketua umum sebuah parpol. Posisi-posisi lain yang strategis dalam pengambilan keputusan juga penting dikuasai. Nantinya mereka akan 'bekerja' lewat internal partai agar lunak terhadap pemerintah.PPP sendiri harus berhati-hati menyikapi kondisi ini. Sebab untuk bertindak sebagai oposisi tidak akan terlalu berarti mengingat kekuatan PPP yang kecil. Sementara jika mendukung pemerintah, publik hanya akan menganggap PPP oportunis.Usamah Hisyam, selaku Ketua Silatnas PPP mengatakan, acara tersebut murni digelar untuk mendengar pandangan daerah mengenai kondisi PPP saat ini. Forum Silatnas ini juga akan digunakan untuk menyelamatkan PPP pada pemilu 2009 mendatang."Tetapi bagaimana nanti akan berdampak dan menimbulkan implikasi yang akan memunculkan MLB, kita tidak bisa cegah itu. Jadi tergantung wacana yang berkembang dari para peserta yang berasal dari berbagai daerah itu," ungkap Usamah kepada detikcom.Menurut Usamah, jika ternyata MLB dipilih sebagai solusi, hal tersebut akan disalurkan melalui mekanisme kepartaian. Yang jelas, panitia Silatnas PPP sudah mengundang secara pribadi 1.200 orang dari 420 kabupaten/kota, DPW dan DPC. Semua undangan menyatakan tidak keberatan untuk hadir.Dugaan pemerintah bakal mencampuri urusan 'dalam negeri' PPP juga dibantah oleh Wakil Sekjen DPP PPP, Sanusi Anwar. Menurutnya, mekanisme yang ada di partai tersebut menutup kemungkinan itu. Di sisi lain, pada Muktamar 2007 yang akan datang juga akan dilakukan berbagai hal untuk mencegah hal itu terjadi."Saat ini justru berkembang opini, jika ada menteri yang mencalonkan diri sebagai Ketum PPP harus menanggalkan jabatannya. Hal ini agar mereka konsentrasi karena partai bukan negara. Komitmennya harus begitu seperti PKS," ujar Sanusi. (djo/)