.webp)
Meski demikian, Ahok tidak pernah berkecil hati dan tetap optimis dengan program pembangunan yang telah disusunnya bisa terrealisasi. Tidak ada satu pun yang akan terhambat lantaran anggaran yang dimiliki Pemprov hanya senilai Rp 72 triliun.
Padahal jika menggunakan Perda APBD 2015, pihaknya bisa menggunakan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun. Melalui proses yang cukup alot antara Pemprov yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD DKI, Ahok harus menelan kenyataan Perda yang diyakini bisa gol lantaran adanya kesamaan pandangan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mental begitu saja pada Jumat (20/3) malam lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
|
|
1. Ini Politik VOC Belanda, Supaya PNS Lawan Saya
|
|
Soal TKD itu sendiri memang mengundang pro dan kontra. Dia menegaskan kabar TKD tidak akan berjalan bila menggunakan pagu APBD 2014 hanyalah strategi sejumlah pihak yang tidak menyukainya.
Strategi ini dilakukan agar pegawai negeri sipil (PNS) DKI timbul rasa benci untuk kemudian melakukan pemberontakan terhadap dirinya.
"Itu mereka nakut-nakutin saja supaya PNS berontak lawan saya. Ini kan politik VOC Belanda," kata Ahok.
Ahok juga meyakinkan penggunaan pagu APBD 2014 tak memberikan efek terhadap publik Jakarta. Ia tetap optimis dengan APBD 2014 terhadap program pemerintahannya.
"Tidak ada efek buat masyarakat. Cuma efeknya begini, kalau pajak bertambah banyak, sampai menjadi Rp 70 triliun atau Rp 100 triliun, kita tetap tidak bisa pakai uang lebih pajak itu," sebut mantan Anggota Komisi II DPR itu.
1. Ini Politik VOC Belanda, Supaya PNS Lawan Saya
|
|
Soal TKD itu sendiri memang mengundang pro dan kontra. Dia menegaskan kabar TKD tidak akan berjalan bila menggunakan pagu APBD 2014 hanyalah strategi sejumlah pihak yang tidak menyukainya.
Strategi ini dilakukan agar pegawai negeri sipil (PNS) DKI timbul rasa benci untuk kemudian melakukan pemberontakan terhadap dirinya.
"Itu mereka nakut-nakutin saja supaya PNS berontak lawan saya. Ini kan politik VOC Belanda," kata Ahok.
Ahok juga meyakinkan penggunaan pagu APBD 2014 tak memberikan efek terhadap publik Jakarta. Ia tetap optimis dengan APBD 2014 terhadap program pemerintahannya.
"Tidak ada efek buat masyarakat. Cuma efeknya begini, kalau pajak bertambah banyak, sampai menjadi Rp 70 triliun atau Rp 100 triliun, kita tetap tidak bisa pakai uang lebih pajak itu," sebut mantan Anggota Komisi II DPR itu.
2. Sindir Lulung Cs Golkan Pergub karena Gengsi
|
|
"Saya sudah mengatakan pasti DPRD yang angket nolak membahas, karena dia malu," kata Ahok di Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3) lalu.
Pernyataan tim Angket DPRD yang menganggap RAPBD 2015 versi Pemerintah Provinsi DKI palsu menjadi sindiran Ahok. Ia mengatakan pihak Pemprov sudah berupaya terbuka dengan penerapan sistem e-budgeting namun tidak demikian dengan DPRD.
"Dia kan menuduh RAPBD kami palsu. Lalu kita bawa pulang. Kami bawa pulang, buka bersama dengan e-budgeting. Maksa dicetak 6000 lembar, memangnya gampang periksa," sebut mantan Bupati Belitung Timur itu.
Kemudian, Ahok kembali menyindir Lulung dan kawan-kawan yang terkesan banyak mengumbar alasan. Ia merasa heran, padahal beberapa permintaan tim angket DPRD sudah diikuti.
"Pertama minta soft copy, datang soft copy minta hard copy, datang hard copy minta soft copy lagi. Akhirnya dia bilang mana bisa periksa waktunya tinggal beberapa jam. Jadi, niatnya Lulung, Taufik, Pak Ferial mungkin berita supaya tidak ada Perda," tuturnya.
"Kalau ada Perda, hak angket jadi nggak ada guna. Makanya karena gengsi, dia bikin jadi Pergub," sebutnya.
2. Sindir Lulung Cs Golkan Pergub karena Gengsi
|
|
"Saya sudah mengatakan pasti DPRD yang angket nolak membahas, karena dia malu," kata Ahok di Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3) lalu.
Pernyataan tim Angket DPRD yang menganggap RAPBD 2015 versi Pemerintah Provinsi DKI palsu menjadi sindiran Ahok. Ia mengatakan pihak Pemprov sudah berupaya terbuka dengan penerapan sistem e-budgeting namun tidak demikian dengan DPRD.
"Dia kan menuduh RAPBD kami palsu. Lalu kita bawa pulang. Kami bawa pulang, buka bersama dengan e-budgeting. Maksa dicetak 6000 lembar, memangnya gampang periksa," sebut mantan Bupati Belitung Timur itu.
Kemudian, Ahok kembali menyindir Lulung dan kawan-kawan yang terkesan banyak mengumbar alasan. Ia merasa heran, padahal beberapa permintaan tim angket DPRD sudah diikuti.
"Pertama minta soft copy, datang soft copy minta hard copy, datang hard copy minta soft copy lagi. Akhirnya dia bilang mana bisa periksa waktunya tinggal beberapa jam. Jadi, niatnya Lulung, Taufik, Pak Ferial mungkin berita supaya tidak ada Perda," tuturnya.
"Kalau ada Perda, hak angket jadi nggak ada guna. Makanya karena gengsi, dia bikin jadi Pergub," sebutnya.
3. Emoh Kasih Password e-Budgeting ke DPRD
|
|
Meski demikian, Pemprov DKI masih berikhtiar agar APBD DKI 2015 bisa digunakan melalui Perda. Namun apabila DPRD DKI kekeuh menggunakan Pergub, maka dia berencana untuk batal memberi password e-budgeting yang semula akan diberi ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pak Pras kalau pakai Pergub ya nggak usah kasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, menurut pandangan Ahok, sebenarnya orangnya baik. Prasetyo menginginkan seluruh DPRD kompak. Lantas, mengenai ketidakhadiran Ketua DPRD saat rapat penentuan pada Jumat malam lalu, apakah menurutnya memang disengaja?
"Kan saya sudah katakan dari awal bahwa mereka akan sengaja mainin kami. Cuma waktu itu Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik) menyangkal kan? Saya sudah bilang waktu itu, disangkal. Kenapa saya curiga seperti itu? Mungkin mereka malu, kalau ini dibuat Perda langsung berarti secara hukum tuduhan mereka itu fitnah, membuat angket menuduh saya," jelas Ahok.
3. Emoh Kasih Password e-Budgeting ke DPRD
|
|
Meski demikian, Pemprov DKI masih berikhtiar agar APBD DKI 2015 bisa digunakan melalui Perda. Namun apabila DPRD DKI kekeuh menggunakan Pergub, maka dia berencana untuk batal memberi password e-budgeting yang semula akan diberi ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Pak Pras kalau pakai Pergub ya nggak usah kasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, menurut pandangan Ahok, sebenarnya orangnya baik. Prasetyo menginginkan seluruh DPRD kompak. Lantas, mengenai ketidakhadiran Ketua DPRD saat rapat penentuan pada Jumat malam lalu, apakah menurutnya memang disengaja?
"Kan saya sudah katakan dari awal bahwa mereka akan sengaja mainin kami. Cuma waktu itu Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik) menyangkal kan? Saya sudah bilang waktu itu, disangkal. Kenapa saya curiga seperti itu? Mungkin mereka malu, kalau ini dibuat Perda langsung berarti secara hukum tuduhan mereka itu fitnah, membuat angket menuduh saya," jelas Ahok.
4. Kalau DPRD Enggan Insaf, 2016 Sampai 2019 Pakai Pergub
|
|
"Kita siap-siap anggaran 2016 Pergub lagi. Mudah-mudahan nanti perubahan dia mau insaf, kalau nggak mau (pas) perubahan juga (pakai) pergub lagi. Kita cari celah gimana nih 2016 Pergub, 2017 Pergub. Kalau orang nggak senang sama saya, saya nggak kepilih gitu kan," kata Ahok di Balai Kota, Minggu (22/3) lalu.
Ahok juga menyebut, apabila dirinya kembali terpilih menjadi DKI 1 dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 maka dia juga tidak akan segan-segan menggunakan Pergub. Dia 'berniat' Pergub diberlakukan hingga masa jabatan dewan Kebon Sirih itu berakhir pada 2019 mendatang.
"Kalau kekumpul (KTP warga Jakarta hingga 1 juta lembar dan) saya terpilih lagi ya sudah Pergub lagi 2018 dan sampai 2019 Pergub, habis mereka di pemilu. Nanti 2018 mungkin sudah partai baru, kalau saya terpilih dia bilang pokoknya kita dukung Gubernur Ahok 2019, naik suaranya terus ganti deh DPRD. Berarti 2020 baru Perda," lanjutnya.
Seperti diketahui, APBD 2014 yang telah lewat memiliki anggaran Rp 72,9 triliun. Sedang RAPBD 2015 yang ditolak DPRD senilai Rp 73,08 miliar. Perda adalah peraturan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. Sedang Pergub, tidak melibatkan DPRD. Bila APBD tahun ini memakai pergub, konsekuensinya maka APBD 2015 menggunakan pagu APBD 2014 yang lebih rendah Rp 180 miliar.
4. Kalau DPRD Enggan Insaf, 2016 Sampai 2019 Pakai Pergub
|
|
"Kita siap-siap anggaran 2016 Pergub lagi. Mudah-mudahan nanti perubahan dia mau insaf, kalau nggak mau (pas) perubahan juga (pakai) pergub lagi. Kita cari celah gimana nih 2016 Pergub, 2017 Pergub. Kalau orang nggak senang sama saya, saya nggak kepilih gitu kan," kata Ahok di Balai Kota, Minggu (22/3) lalu.
Ahok juga menyebut, apabila dirinya kembali terpilih menjadi DKI 1 dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 maka dia juga tidak akan segan-segan menggunakan Pergub. Dia 'berniat' Pergub diberlakukan hingga masa jabatan dewan Kebon Sirih itu berakhir pada 2019 mendatang.
"Kalau kekumpul (KTP warga Jakarta hingga 1 juta lembar dan) saya terpilih lagi ya sudah Pergub lagi 2018 dan sampai 2019 Pergub, habis mereka di pemilu. Nanti 2018 mungkin sudah partai baru, kalau saya terpilih dia bilang pokoknya kita dukung Gubernur Ahok 2019, naik suaranya terus ganti deh DPRD. Berarti 2020 baru Perda," lanjutnya.
Seperti diketahui, APBD 2014 yang telah lewat memiliki anggaran Rp 72,9 triliun. Sedang RAPBD 2015 yang ditolak DPRD senilai Rp 73,08 miliar. Perda adalah peraturan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. Sedang Pergub, tidak melibatkan DPRD. Bila APBD tahun ini memakai pergub, konsekuensinya maka APBD 2015 menggunakan pagu APBD 2014 yang lebih rendah Rp 180 miliar.
5. Mengaku Didukung Presiden Jokowi
|
|
"Makanya presiden juga sampaikan kalau memang sampai DPRD nggak mau tanda tangan ya Pergub. Presiden akan dukung Pergub melalui Mendagri (Tjahjo Kumolo), itu hasil pertemuan saya dengan presiden kemarin Jumat malam," terang Ahok di Balai Kota, Minggu (22/3) lalu.
Ahok pun mengatakan sudah melaporkan situasi terkini kepada Wapres Jusuf Kalla (JK). Disebutnya, Presiden dan Wapres sempat membujuk dirinya untuk tetap rukun dengan DPRD. Akan tetapi, Ahok memilih untuk tetap berjalan lurus ketimbang harus hidup rukun dengan menerima titipan pokok pikiran dari Dewan di Kebon Sirih itu.
"Saya sudah lapor kepada Wapres di Istana Bogor, saya sampaikan situasi kayak begini, 'Pak, Pak Presiden pesan masih bisa nggak diusahakan untuk baikan?', 'Ya kalau baiknya mesti kasih pokir ya saya nggak bisa Pak' saya bilang. 'Bukan itu maksud Presiden, siapa tahu mereka (DPRD) pengen (damai)'" cerita Ahok menirukan perbincangan dengan Wapres JK.
"Tapi saya bilang ke Presiden 'Kayaknya nggak mungkin Pak karena mereka malu kalau jadi Perda, angketnya gimana dong?' Ya nggak?" lanjutnya.
Menurut Ahok, perlawanannya ini sudah tepat. Sebab, Jokowi dan dirinya sudah menahan kekesalannya terhadap tindak tanduk DPRD sejak masih berpasangan memimpin Jakarta.
"Pak Jokowi merasa saat yang tepat karena Pak Jokowi juga merasa ditipu dari 2012, 2013 dan 2014. Itu pokir Rp 40 triliun loh selama itu. Pak Jokowi juga marah, gila ternyata! Rp 40 triliun loh bayar pokir-pokir ini sejak 2013 lalu itu, gawat banget kan. Rp 40 triliun bayangin loh," sewot Ahok sembari geleng-geleng kepala tak habis pikir.
5. Mengaku Didukung Presiden Jokowi
|
|
"Makanya presiden juga sampaikan kalau memang sampai DPRD nggak mau tanda tangan ya Pergub. Presiden akan dukung Pergub melalui Mendagri (Tjahjo Kumolo), itu hasil pertemuan saya dengan presiden kemarin Jumat malam," terang Ahok di Balai Kota, Minggu (22/3) lalu.
Ahok pun mengatakan sudah melaporkan situasi terkini kepada Wapres Jusuf Kalla (JK). Disebutnya, Presiden dan Wapres sempat membujuk dirinya untuk tetap rukun dengan DPRD. Akan tetapi, Ahok memilih untuk tetap berjalan lurus ketimbang harus hidup rukun dengan menerima titipan pokok pikiran dari Dewan di Kebon Sirih itu.
"Saya sudah lapor kepada Wapres di Istana Bogor, saya sampaikan situasi kayak begini, 'Pak, Pak Presiden pesan masih bisa nggak diusahakan untuk baikan?', 'Ya kalau baiknya mesti kasih pokir ya saya nggak bisa Pak' saya bilang. 'Bukan itu maksud Presiden, siapa tahu mereka (DPRD) pengen (damai)'" cerita Ahok menirukan perbincangan dengan Wapres JK.
"Tapi saya bilang ke Presiden 'Kayaknya nggak mungkin Pak karena mereka malu kalau jadi Perda, angketnya gimana dong?' Ya nggak?" lanjutnya.
Menurut Ahok, perlawanannya ini sudah tepat. Sebab, Jokowi dan dirinya sudah menahan kekesalannya terhadap tindak tanduk DPRD sejak masih berpasangan memimpin Jakarta.
"Pak Jokowi merasa saat yang tepat karena Pak Jokowi juga merasa ditipu dari 2012, 2013 dan 2014. Itu pokir Rp 40 triliun loh selama itu. Pak Jokowi juga marah, gila ternyata! Rp 40 triliun loh bayar pokir-pokir ini sejak 2013 lalu itu, gawat banget kan. Rp 40 triliun bayangin loh," sewot Ahok sembari geleng-geleng kepala tak habis pikir.
Halaman 2 dari 12
