Hasto: Kepemimpinan PDIP Dilihat dari Aspek Ideologi, Bukan Elektabilitas

Jakarta - Hasil Survei Pakar dan Opinion Leaders Seri II merekomendasikan Joko Widodo untuk memimpin PDIP. Namun PDIP menilai kepemimpinan itu diukur dari komitmen ideologi, kesejarahan, kerja kepartaian, serta bagaimana menjadikan partai banteng moncong putih ini sebagai alat untuk mengorganisir rakyat.

"Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih ketua umum partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktek demokrasi liberal," tegas Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

‎Hasto mengatakan PDIP menjadikan survei yang obyektif sebagai tolok ukur nominasi calon kepala daerah, bukan pada praktek kepemimpinan internal.

"Adanya survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDIP," ujar Hasto.

Dia menambahkan, PDIP tetap berkeyakinan terhadap jalan ideologi partai di mana kepemimpinan partai diputuskan dengan cara musyawarah mufakat.

"Musyawarah tidak hanya praktek demokrasi Pancasila. Di dalamnya kekuatan uang tidak bisa berbicara. Musyawarah adalah keputusan dengan hati dan dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar," paparnya.

Di tengah situasi politik Indonesia seperti saat ini, dan juga sebagai partai pemenang pemilu, Hasto mengatakan, PDIP perlu dipimpin oleh sosok yang tangguh, kuat, berprinsip, berpendirian, dan memiliki track record positif dalam memimpin partai. Atas dasar hal itu mengapa Rakernas IV memutuskan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum kembali.

"Dari perspektif sejarah perjuangan, ideologi partai, soliditas partai, dan keberhasilan memenangkan pemilu, serta melihat tantangan partai ke depan menjadikan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pemimpin yang memenangkan hati seluruh anggota PDIP," lanjut Hasto.

"Kajian-kajian, metanalisis, focus group discussion, yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak di luar PDIP semoga saja bukan sebagai pesanan pihak lain," pungkas Hasto.

(mpr/nrl)