Pakai Pagu APBD 2014, Ahok Harus Terapkan e-Budgeting

Jakarta - Keinginan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadikan Jakarta sebagai kota e-government mesti harus diperjuangkan. Salah satunya adalah tetap menerapkan konsep e-budgeting dalam penggunaan pagu APBD 2014.

Pengamat keuangan daerah Dadan Suharmawijaya mengatakan konsep e-budgeting harus diberlakukan karena menyesuaikan kondisi pengelolaan keuangan APBD.

"Mau tidak mau (harus e-budgeting) karena Jakarta sudah begitu kompleks. Ada sistem pengelolaan yang tertata," kata Dadan usai diskusi "Pengalaman Mengelola Anggaran" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3/2015).

Namun, ia mengingatkan konsep e-budgeting yang diperjuangkan Ahok sekarang harus lebih disempurnakan. Pentingnya hal ini agar penyusutan anggaran bisa ditekan dan terus berkurang.

"Cuma harus disempurnakan. Jadi penyusutan anggaran semakin berkurang dan semakin tidak ada. Itu bukan sesuatu yang sempurna cuma ini diharapkan ke arah yang lebih baik," sebutnya.

Dia memahami kesulitan serta tantangan yang dihadapi Ahok dalam menerapkan e-budgeting. Persoalan ini pernah dihadapi Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam penerapan e-budgeting. Saat itu menurutnya, Risma juga sempat berseteru dengan DPRD Kota Surabaya.

"e-government satu paket dengan e-budgeting itu bagus. Cuma karena belum ada regulasi yang sesuai soal itu," ujarnya.

Selain itu, dia melihat masih banyak kepala daerah yang takut menerapkan e-budgeting. Persoalan ingin sama-sama 'aman' dan tidak ingin diganggu stakeholder terkait menjadi alasan.

"Kalau masuk ke sistem e-budgeting semua, kita nggak bisa main-main dong. Masih ada niat main-main itu yang membuat sulit terlaksana," tuturnya.

(hat/kha)