Ambil Kasus UPS, Bareskrim Harus Telisik Keterlibatan Pihak Lain

Jakarta - Bareskrim Mabes Polri di bawah pimpinan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) telah mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Diharapkan kasus ini bisa tuntas dengan cepat dengan menelisik keterlibatan oknum lebih jauh lagi.

Peneliti ICW, Firdaus mengatakan, selama ditangani oleh Polda Metro Jaya, kasus ini hanya sebatas pemeriksaan saksi. Firdaus pun mempertanyakan kendala tersebut.

"Memang kalau dilihat tiga minggu yang lalu Polda Metro Jaya mengisyaratkan ada penetapan tersangka, cuma sampai sekarang itu tidak muncul, padahal saksi yang dipanggil sudah cukup banyak. Seharusnya sudah ada perkembangan, karena penyidikan sudah lama. Itu juga yang menjadi pertanyaan, sehingga kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri. Saya tidak tahu apakah benturan kepentingan unsur pemerintah daerah, sehingga Polda Metro harus melepaskan kasus ini ke Bareskrim," ujar Firdaus saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (21/3/2015).

Namun, karena sudah berada di Bareskrim, diharapkan kasus ini bisa segera tuntas. Dia pun berharap Bareskrim bisa menelisik lebih jauh keterlibatan oknum lain, seperti dari eksekutif, legislatif hingga ke pebisnis. Terlebih kasus UPS ini muncul setelah ada pembahasan antara ekskutif dan legislatif.

"Dalam UPS ini kan disinyalir ada kepentingan di sisi oknum parpol, DPRD, pebisnis dan segala macam. Mudah-mudahan pertanyaan itu terjawab," katanya.

"Memang kalau dilihat, kasus UPS ini muncul di APBDP 2014, muncul setelah pembahasan eksekutif dan legislatif. Pertanyaannya tentu ini melibatkan kepentingan politik atau anggota DPRD. Mau tidak mau dalam proses penyelidikan dilihat keterlibatan oknum anggota DPRD dan oknum parpol," tambahnya.

(jor/kha)