Komisi I Minta BNPT dan Densus 88 Serius Hadapi Isu ISIS

Jakarta - Warga Negara Indonesia yang dikabarkan terlibat dalam organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menjadi polemik. Ketua Komisi I DPR Mahfud Sidiq mendorong diperlukannya peran maksimal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88.

"Misalnya Densus 88, sampai kiamat Densus tetap ada. Begitu juga BNPT. Kan mestinya kita punya target. Kalau terorisme selesai 10 tahun, keberadaan Densus 88, BNPT ditargetkan 10 tahun. Kalau tidak, anda gagal dan harus dibubarkan," kata Mahfud saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2015).

Dia menjelaskan semestinya BNPT bisa melakukan konsep terkait kebijakan hingga koordinasi penanggulangan terorisme. Konsep ini diperlukan dengan penyesuaian tujuan serta target penanggulangan. Begitupun Densus 88 diharapkan bisa melakukan hal serupa.

"Yang mereka perlukan adalah mengefektifkan fungsi koordinasi sampai kemudian punya kebijakan strategi nasional dalam penanggulangan ini. Seperti apa targetnya, time framenya dan anggarannya berapa harus terukur," sebut politisi PKS itu.

Menurutnya, jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan terkesan tidak dilakukan secara maksimal. Pasalnya, ISIS diduga mengincar rekrutmen baru dari negara muslim atau mayoritas muslim seperti Indonesia.

"Jangan sampai BNPT, Densus 88, atau unit kerja intelijen bekerja secara bisnis as ussual, di mana setiap tahun mereka dapat anggaran," tuturnya.

Lanjutnya, dia mengatakan kemunculan ISIS ini ada sisi menguntungkan dan merugikan. Namun, segi keuntungan ini dilihat secara negatif. Misalnya, keuntungan itu adalah pihak produsen penjual senjata. Sementara yang dirugikan seperti rakyat Indonesia.

"Yang rugi adalah kita. Sekarang kita jadi sibuk menari, jungkir balik di atas gendang orang lain," sebutnya.

(hat/iqb)