Mengkritisi Bahasa Kasar Pejabat Publik

Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta maaf gara-gara mengumpat dengan menggunakan 'bahasa toilet' saat wawancara live di TV. Tak cuma Ahok yang jadi buah bibir karena menceploskan kata tak pantas, tapi ada juga wakil rakyat di Senayan hingga wakil rakyat di Kebon Sirih.

Gaya komunikasi Ahok yang blak-blakan tersebut menuai protes anggota DPR dari Golkar, Tantowi Yahya. Dia menyebut dia dicurhati konstituennya di dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang tidak suka dengan gaya bicara Ahok.

"Bagaimana seorang kepala daerah menggunakan kata-kata yang tidak layak, gunakan nama hewan, maling, sampai elu gua yang tidak boleh disampaikan dalam komunikasi formal begitu," ujar Tantowi dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Tantowi, Ahok melanggar etika sopan santun warga Indonesia yang ketimuran dan dikenal beretika. Gaya bicara Ahok dapat ditiru oleh anak-anak. Sayangnya, kata Tantowi, gaya Ahok itu justru ada juga yang mendukung.

"Jangan salahkan anak-anak kita ngomong ke orang tua 'lu bajingan', 'dasar maling lu', 'bajingan lu!'. Tentu kita harus bertanggung jawab, kita harus sadarkan tidak boleh kita dipimpin oleh pemimpin yang umbar kata-kata yang memancing permasalahan," kritiknya.

Ahok minta maaf karena menggunakan 'bahasa toilet' hari ini. "Kalau orang yang merasa tersinggung, atau merasa tidak suka perkataan saya membawa bahasa toilet, ya saya minta maaf," ujar Ahok yang lebih mendapat simpati publik dalam pertarungannya melawan DPRD ini. Tapi permintaan maaf tidak akan pernah dia lontarkan untuk koruptor dan kemunafikan.

Anggota DPR Bambang Soesatyo juga mengumbar kata 'lonte politik' untuk menyerang politikus Golkar pro Aburizal Bakrie (Ical) yang pindah ke kubu Agung yakni Mahyudin, Airlangga Hartarto dan Erwin Aksa.

"Dalam politik, integritas, loyalitas dan komitmen adalah modal utama. Itulah sebabnya ketika tiba-tiba seorang politisi kehilangan jati diri dan kecerdasannya hanya karena diiming-imingi atau terancam kedudukan serta jabatannya, lalu berubah sikap 180 derajat, maka politisi itu layak disebut 'lonte politik' atau politisi KKO, kanan kiri oke," kata Bambang kepada wartawan, Senin (16/3/2015).

Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman juga meneriakkan kalimat kontroversial. Dia mengumpat Ahok dengan 'gubernur goblok' saat mediasi RAPBD 2015 di gedung Kemendagri berakhir buntu.

"Yang mengatakan gubernur goblok memang saya, tetapi di luar itu yang SARA, itu bukan saya. Kan ada banyak orang saat itu, bisa dilihat di medianya," kata Prabowo, Selasa (10/3/2015).

Ucapan seorang pemimpin publik membuat anak-anak meniru. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) yang berseberangan dengan Ahok menyatakan, anaknya telah meniru kata-kata Ahok.

"Saya bingung Ahok ngomong lepas semua. Anak saya sudah ngomong bajingan," jelas Lulung di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am, menyatakan, pemimpin publik harus menjadi teladan yang baik khususnya pada anak. Pemimpin publik jangan bertindak seenaknya dan jika ada reaksi masyarakat baru meminta maaf.

"Tingkah polah seperti itu harus dikritisi tanpa melihat afiliasi politik dan preferensi kita pada orang per orang," ujar Ni'am, Jumat (20/3/2015).

Ni'am mengingatkan kepada elite politik dan pendukungnya untuk tidak mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan, dan memberikan teladan buruk bagi anak-anak.

"Jangan karena pembelaan terhadap tokoh politik tertentu terus menghalalkan segala cara dan seolah membenarkan kata-kata kotor dan kebohongan. Demikian sebaliknya, jangan karena kebencian terhadap tokoh tertentu kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan," ungkapnya.

"Anak Indonesia butuh teladan baik dari para pemimpin publik, itulah awal revolusi mental. Jika tidak, maka politisi minus negarawan inilah peniup lonceng kematian generasi," ujarnya.


(nik/nrl)