"Kalau saya pribadi, saya nggak pernah tersinggung kok dengan itu karena memang bahasa dan dialeknya begitu, harus dimaklumi," kata Sekretaris Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Johan Musyawa, saat dihubungi, Jumat (20/3/2015).
Johan menyatakan masing-masing orang tentu membawa gaya bicara sesuai karakter asal daerahnya. Johan yang mengaku dibesarkan di lingkungan militer dan terbiasa dengan gaya komunikasi keras.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata dia, Fraksi Demokrat-PAN juga mendukung Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015, bukan Peraturan Gubernur penggunaan APBD 2014.
Ketika ditanya tentang nasib hak angket, Johan mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dengan Perda APBD 2015.
"Itu beda," kata Johan.
Sebelumnya, anggota Tim Angket DPRD Prabowo Soenirman menilai persetujuan terhadap Perda bisa mengancam pengguliran hak angket itu. Soalnya, yang diselidiki tim angket adalah APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri yang diduga bukanlah APBD hasil pembahasan dengan DPRD. Bila menerima Perda APBD 2015, sama saja DPRD menerima APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri itu.
"Itu harus ditelusuri. Yang ditelusuri bukan SKPD-nya, tapi timnya Ahok yang dari Surabaya itu. Kita sama-sama saja lah, kalau nanti ada kompromi (antara DPRD dengan Ahok soal penyelesaian polemik APBD itu) kan kita juga tidak tahu," tuturnya.
Mengenai sikap PAN terhadap hak angket terhadap Ahok, Johan menegaskan keputusan fraksinya tergantung kepada Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Kalau pimpinan partai saya (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) bilang untuk menarik hak angket saja. Tapi kami di sini ikut Demokrat (Fraksi Demokrat-PAN), dan Demokrat belum menarik penggunaan hak angket," katanya.
(dnu/aan)











































