Kisah Adik Ahok Sikapi 'Siluman' di Pemkab Belitung Timur

Jakarta - Basuri T Purnama membagikan kisahnya sebagai Bupati Belitung Timur dalam menghadapi godaan gratifikasi. Ternyata ia punya cara sendiri yang dianggapnya manjur untuk menolak 'uang panas' dari pertambangan di Belitung Timur.

"Jadi saya disuruh tandatangan (izin) dan dijanjikan 10 persen. Itu serius, saya hanya jawab satu, 'masih mau bicara? HP saya disadap KPK lho'. Itu langsung mati teleponnya," kata Basuri.

Adik dari Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran buku 'Merekonstruksi Indonesia' di Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015). Ia menambahkan, banyak perusahaan tambang ingin masuk ke Belitung Timur, namun ia lebih menginginkan lahan untuk rakyat Belitung Timur yang ia anggap sebagai komisaris Belitung Timur.

"APBD-nya masih kecil tapi sudah Rp 1 miliar per desa. Kalau mau bikin kabupaten berhasil ya desa kita bikin berhasil," kata Basuri.

Menurut Basuri, kunci dari pembangunan adalah keterbukaan pemerintahnya. Seperti pemberian izin tambang, namun ia menyayangkan izin tambang itu beralih ke pemerintah provinsi yang dianggapnya lebih mudah mengeluarkan izin.

"Kuncinya keterbukaan. Saya bisa saja bilang komisaris (rakyat) saya, ini tambang sudah ditandatangani, tapi saya becanda ke pengusahanya, jamin nggak nanti malam saya dapat lahan untuk komisaris? Nggak bisa dijamin, makanya saya kirim surat tidak beri izin lagi," ujar Basuri.

"‎Itu yang saya ingin, keadilan sosial diterapkan betul. Kalau pengusaha konflik dengan kita, bupati tidak punya uang, itu saja. Lalu masalah pertambangan, UU kita bikin kacau," tambahnya.

Basuri menilai UU Pertambangan kacau karena ia melihat dengan perumpamaan negara memberikan pohon apel ke rakyat tapi tidak dengan tangannya. Sehingga pohon apel itu dimanfaatkan oleh pemilik tangga, bukan rakyat.

"Tapi saya percaya keadilan sosial itu perlu, tapi di UU tidak dikasih tangga untuk apel di pohon. Kita berusaha juga selalu diancam, mengancam biarinlah, orang saya sudah berapa kali mau mati," ucapnya disusul tawa.

‎Kemudian dikisahkan oleh Basuri ketika pertama kali jadi Bupati di Belitung Timur. Saat itu, ada perusahaan tambang yang harus mengurus dampak pengolahan limbah dan lingkungan untuk perizinan. Perusahaan itu menggunakan jasa akademisi, tapi Basuri tak langsung percaya.

"Perusahaan itu tidak berani menyampaikan presentasi lingkungan ke saya sampai hari ini‎. Tapi yang saya takutkan izinnya ke provinsi, lah tambang komisaris (rakyat) saya harus izin ke provinsi? Kuncinya cuma satu, keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutupi," ujar Basuri.

‎Ia juga menyinggung masalah pengadaan dari APBD. Menurutnya, jika ada 19 laptop PNS dan 1 unit rusak, bukan berarti pengadaan harus kembali 19 unit. Hal itu, menurut Basuri, memaksanya menerapkan sistem e-budgeting seperti Pemprov DKI.

"Online kan semua, kita ingin e-budgeting seperti di Jakarta. Laptopnya 1 rusak terus mau beli 19 laptop lagi. Saya coret tapi nggak tahu bagaimana tiba-tiba ada lagi. Itu kondisi kita, makanya saya paksakan harus e-budgeting," ucap Basuri.


(vid/mok)