Golkar Dukung Perda APBD DKI 2015 Diterbitkan

Jakarta - Soliditas DPRD DKI diprediksi bakal pecah gara-gara anggotanya tak seiya sekata soal APBD DKI 2015. Fraksi Partai Golkar menegaskan berada sebagai pendukung penerbitan Peraturan Daerah tentang APBD 2015.

"‎Kita harus pakai Perda, karena itu konsekuensi dari Paripurna," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Zainuddin di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Zainuddin menyatakan, penerbitan Perda itu merupakan amanat dari‎ rapat paripurna DPRD yang berkomitmen mewujudkan APBD konstitusional.

‎"Maka APBD 2015 harus disahkan," kata Zainuddin.

Tadi siang, pada saat rapat pimpinan gabungan DPRD DKI soal APBD DKI 2015 hendak dimulai, sempat terjadi ribut-ribut‎. Apakah itu tanda-tanda perpecahan Koalisi Kebon Sirih seperti yang diramalkan Ketua Fraksi PKB?

"Itu dinamika saja. Di Korea dan Jepang saja malah bisa lempar-lemparan kursi," kata Zainuddin.

DPRD DKI sedang berpolemik juga soal konsekuensi persetujuan Perda APBD DKI terhadap jalannya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Diduga tim angket, APBD kiriman Ahok merupakan APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Namun APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri itulah yang sekarang bakal diterbitkan Perda-nya. Apa Golkar akan menarik penggunaan hak angketnya?

"Hak angket itu kan untuk mewujudkan‎ harmonisasi legislatif dan eksekutif. Bagus kan? Makanya kita nggak cabut," kata Zainuddin.

Lagipula, hak angket juga berusaha mengumpulkan bukti-bukit apa benar APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri itu palsu. "Kalau tidak ada bukti bahwa itu menyalahi Undang-undang, ya selesai (hak angket terhadap Ahok)," kata Zainuddin.

(dnu/ndr)