Pemerintah Belum Temukan Solusi Cegah WNI Gabung ISIS

Jakarta - Pemerintah mengaku kesulitan mencegah WNI yang hendak pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Salah satu cara menahan kepergian mereka adalah saat transit di Turki dan hendak menuju ke Suriah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah RI telah membicarakan hal tersebut kepada pemerintah Turki. Akan tetapi, Turki juga tak dapat semata-mata menahan mereka.

"Kan yang bisa mencegah masuk Turki. Kita sudah bicara juga dengan Turki. Tapi di sana banyak turis, jadi susah. Turki kan bebas visa," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2015).

Namun menurut JK, bebas visa Turki bukanlah penyebab warga bergabung dengan ISIS. Mereka yang terpengaruh doktrin ISIS karena mempercayai ideologi yang salah.

"Bukan urusan visa atau tidak tapi mau atau tidak," ujarnya.

JK mengatakan, keenambelas WNI tersebut dapat dicabut status kewarganegaraannya jika terbukti berperang membela negara lain. Akan tetapi jika tidak terbukti, pemerintah tak dapat semata-mata mencabut kewarganegaraan rakyatnya.

"Ya apa kesalahannya dulu. Kalau hanya ke Turki kemudian ndak masuk (kewarganegaraan), ya apa kesalahannya orang dicabut (status kewarganegaraan)," ujar JK.

Keenambelas WNI tersebut hingga kini masih berada di Turki. Mereka enggan dideportase.

Sebelumnya Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjiatno mengatakan, pemerintah tengah mengkaji opsi mencabut kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS. Kemungkinan peraturan akan dibuat dalam bentuk Perppu.

(kff/nrl)