KPK Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Impor Gula

Jakarta - Dua menteri bidang perekonomian baru saja selesai membahas tentang tata kelola perdagangan gula dengan pimpinan KPK. KPK berdasarkan hasil kajiannya meminta pemerintah agar memperbaiki tata kelola perdagangan gula, terutama soal tata kelola impor.

"Tadi kami diundang oleh KPK, KPK itu melakukan studi tentang gula dan segala hal yang berkaitan dengan gula ini. Jadi intinya adalah KPK melakukan studi ini untuk perbaikan kebijakan, ini bagian dari tugas KPK yaitu program pencegahan," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).

Sofyan menjelaskan, KPK telah meminta agar pemerintah memperbaiki beberapa sektor terkait pengelolaan gula. Paling penting adalah memperbaiki tata kelola impor gula yang selama ini rawan praktik mafia.

"‎Mereka melakukan studi misalnya tentang mekanisme impor kemudian mekanisme pemberian jatah impor gula rafinasi dan lain-lain dan sebenarnya itu perbaikan policy, bagus sekali‎. Bagi saya penting sekali dengan program KPK ini kita akan bisa membuat kebijakan dan berbagai hal yang lebih baik lagi oleh karena itu saya sebagai Menko Perekonomian sangat apresiasi atas yang dikerjakan oleh KPK ini‎," jelas Sofyan.

‎"KPK ini adalah melakukan studi supaya memberikan input kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem. Dengan memperbaiki sistem maka orang tidak akan terlibat dalam proses korupsi," imbuhnya.

Namun, Menko Perekonomian menyebut bahwa tak ada praktik mafia dalam proses impor gula. "‎Nggak ada, nggak ada soal mafia, ini soal memperbaiki kebijakan‎," tegasnya.

(kha/vid)