.webp)
Ical saat ini mengambil sejumlah langkah hukum untuk menghadapi Agung Laksono yang kepemimpinannya diakui oleh Kemenkum HAM. Diketahui Ical melaporkan dan menggugat kubu Agung beserta Menkum HAM ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
"Langkah itu justru membuat makin banyak kader Partai Golkar, yang memang menginginkan warga Golkar bersatu, menjadi tak simpatik. Karena semakin memperlebar jurang antara dua kepengurusan ini, atau makin jauh islah rekonsiliasi," kata Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kenyataan bahwa pilkada serentak kian dekat waktu pelaksanaannya, Nico meyakini kader Golkar akan berbondong-bondong merapat ke Agung Laksono cs. Kader Golkar tentu tak mau hanya jadi penonton di pilkada.
"Dengan adanya legalitas tersebut, semakin banyak pengurus yang bergabung. Karena tentu mereka ingin berpartai di kepengurusan yang diakui pemerintah, tanpa itu mereka tak bisa ikut pilkada," ulas Nico.
"Semakin banyak politisi dan tokoh Golkar yang rasional akan merapat (ke kubu Agung)," pungkas Nico.
Kubu Agung Laksono terus mengklaim dukungan terhadap mereka terus menguat setelah pengakuan pemerintah melalui surat Menkum HAM. Kini 80% DPD II disebut sudah merapat ke DPP Slipi yang dikomandani Agung Laksono.
"80% DPD II ke kita, DPD I juga terus berdatangan," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung, Leo Nababan, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (19/3/2015).
Namun Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menampik klaim Leo. "Memangnya DPD bodoh ikut munas nggak jelas dan palsu," ujar Bambang hari ini.
(idh/trq)
