Ini Pengadaan di Dinas Pendidikan DKI yang Dinilai Aneh oleh Ahok

Ini Pengadaan di Dinas Pendidikan DKI yang Dinilai Aneh oleh Ahok

- detikNews
Kamis, 19 Mar 2015 14:09 WIB
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menemukan masih banyak anggaran 'aneh-anah' di Dinas Pendidikan. Dia bahkan tidak bisa menyebutkannya satu per satu dari APBD 2014 karena terlalu banyak anggaran aneh.

"Banyaklah, macam-macam pokoknya yang aneh-aneh‎. Ada digital laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Oleh karena itu, dengan adanya sistem e-budgeting dalam APBD, Ahok berharap dapat mengunci anggaran program dari tangan-tangan siluman. Terlebih lagi, dia juga telah memberi password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk melakukan pengawasan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD 2014, Ahok menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak kepolisian. Lantas bagaimana dengan nasib laporan Ahok ke KPK?

"KPK kita sudah lupakan lah, kan sudah diambil polisi. Tapi, tergantung KPK," sambungnya.

Sekadar informasi, satu perangkat UPS dianggarkan Rp 5,8 triliun dalam APBD 2014. UPS ditujukan untuk sekolah-sekolah di kawasan Jakarta Barat.

Angka fantastis lainnya, terlihat juga pada pengadaan Classroom Audio System (CRASS) SMA/SMK yang menelan biaya Rp 5 miliar yang diajukan oleh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Timur. Tujuannya adalah untuk peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan.

Anggaran pengadaan untuk peningkatan mutu kelas yang cukup aneh juga didapat dalam APBD 2014 antara lain:

1. Pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC) untuk SMK yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

2. Pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC) untuk SMA yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

3. Pengadaan Multimedia Interactible Class untuk SMP diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliar

4. Pengadaan Alat Digital Education Classroom SMAN 23 yang diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

5. ‎Portable Wireless Interactive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar

6. Portable Wireless Interactive Digital Equipments For Class Room untuk SMA diajukan Sudin Menengah Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar

7. ‎Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 9 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

8. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMKN 17 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

9. Pengadaan Digital Classroom diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp 5 miliar

‎‎10. Pengadaan alat Digital Education Classroom SMAN 84 diajukan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dengan nilai anggaran Rp 6 miliar

Berdasarkan data APBD 2014 DKI yang didapatkan, tercatat ada sekitar 33 program untuk melakukan peningkatan mutu kelas. Anggaran itu setelah dihitung-hitung totalnya mencapai sekitar Rp 148.500.000.000.

Angka tersebut jauh lebih besar daripada anggaran pengelolaan dan pengadaan pohon yang diajukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang menghabiskan sekitar Rp 135.188.040.658. Begitu pula dengan pengadaan tong sampah yang memakan anggaran senilai Rp 38.854.373.225 dan Dinas Kebersihan DKI yang hanya dialokasikan sebesar Rp 2,3 triliun.

(aws/vid)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads