Ada Anggota DPRD DKI Belum Lapor LHKPN, Ahok: Jangan Naik Lamborghini

Jakarta - Setiap pejabat negara diwajibkan melapor harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sejauh ini masih ada anggota DPRD DKI yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut.

"Itu juga jadi persoalan. Selama ini nuduh saya KKN, CSR Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP pun kagak punya, bagaimana dong," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

"Sudah NPWP pajak nggak punya. Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya walikota Rp 3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover atau Lamborghini," sambungnya.

Ahok menyebut dirinya memang mengalokasikan Rp 3 miliar dalam RAPBD 2015 untuk masing-masing walikota. Biaya itu digunakan untuk operasional walikota dan membayar upah pekerja harian lepas (PHL).

"Rp 3 miliar di walikota itu untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Dulu keamanan tukang kan pakai outsourcing, orang digaji di bawah UMP. Saya nggak mau semua harus kontrak individual saja," katanya

"Rp 3 miliar mah kecil dong 1 walikota, ini dinamakan operasional bukan dikantongin ke pribadinya dia," imbuhnya.

Sementara itu, Ahok mengaku mengeluarkan Rp 50 juta untuk masing-masing walikota buat biaya pengganti kendaraan operasional seperti datang ke pernikahan, pemakaman dan sebagainya. Uang itu diambil dari anggaran operasional pribadi Gubernur.

"Uang operasional walikota segala macam untuk ke kawinan pakai duit saya Rp 50 juta, saya kasih. Saya bagi. Tapi operasional Rp 3 miliar itu buat bayar PHL (pekerja harian lepas) segala macam," tegas mantan politisi Golkar dan Gerindra ini.


(aws/hat)