"Jadi misalnya Pak Pras, saya sudah minta untuk hadir dan lihat nanti kita kasih dia password. Jadi Ketua DPRD punya password dan bisa lihat staf-stafnya untuk kunci. Kalau stafnya sembarang kunci dan kurang-kurangin (anggaran) gimana, kan kebaca ada password-nya Ketua DPRD mengunci dan masang sembarangan," kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok di depan puluhan pejabat SKPD di Ruang Pola Gedung G Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015). Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus ikut hadir dan menyaksikan penginputan data ke e-budgeting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistem e-budgeting diterapkan dalam pembuatan RAPBD 2015. DKI Jakarta meniru sistem yang telah diterapkan Pemkot Surabaya sejak beberapa tahun silam tersebut. Sistem ini membuat penyalahgunaan anggaran akan lebih termonitor karena setiap perubahan akan terpantau secara elektronis. Terkuaknya anggaran siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD 2015 juga terjadi berkat e-budgeting.
(aan/nrl)











































