KPK: Indonesia Alami Paradoks Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta - Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada penyalahgunaan anggaran untuk memperkaya diri dan/atau orang lain saja. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam termasuk juga tindakan korupsi.

"Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, tetapi mengalami paradoks karena buruknya pengelolaan sumber daya alam. Dari sektor minerba saja berdasarkan data yang kami terima ada Rp 5,8 triliun kerugian negara, kerugian tiap tahun bisa mencapai Rp 10 triliun," tutur Ruki di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Indonesia disebut memiliki 31.000 hektar lahan hutan yang belum dikelola dengan baik. Sementara di sektor kelautan dan perikanan juga masih kurang menambah penerimaan negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, serta para menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga negara.

"Index Persepsi Korupsi kita masih turun ke peringkat 107. Kalah jauh dengan Singapura di peringkat 7, Malaysia di peringkat 54, bahkan Filipina juga," sebut Ruki.

Index Persepsi Korupsi mencakup pula penilaian pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik Indonesia masih rendah. "Kalau ini rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat," ucap Ruki.

"Semoga ini bisa jadi pijakan kita semua, dan semoga Tuhan memberikan kita kekuatan batin," pungkas dia.


(bpn/ndr)