.webp)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjelaskan pentingnya jabatan wakil panglima TNI saat ini. Menurut dia nantinya wakil panglima akan memiliki wewenang penuh dalam komando jika Panglima berhalangan. (baca juga: Ini Reorganisasi TNI yang Disepakati Jokowi).
Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi setuju dengan rencana memunculkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dia mengingatkan agar munculnya jabatan wakil panglima tersebut tidak membuat struktur TNI menjadi lebih gemuk dan lamban. Muradi pun menyebut 4 hal yang harus diperhatikan saat memunculkan jabatan tersebut.
Pertama, jabatan wakil Panglima TNI harus bersifat mengikat dan dapat bekerja sama dengan panglima TNI. Hal ini perlu dipertegas agar posisi keduanya bisa sinergis dalam menjaga dan menjalankan peran dan fungsi TNI agar lebih optimal.
Kedua, kefungsian dari jabatan wakil panglima TNI harus merupakan duplikasi dari kefungsian dari jabatan panglima TNI. "Sehingga manakala panglima berhalangan, wakil panglima bisa sama kewenangannya dengan panglima TNI," kata Muradi.
Hal ketiga menurut dia dengan keberadaan wakil panglima TNI, maka perlu ada koreksi dan revisi terkait dengan jabatan panglima tersebut yang mana hanya sebatas jabatan kepala staf gabungan.
"Dengan kata lain, kewenangan komando harus juga melekat pada panglima TNI yang mana kemudian juga terintegrasi dengan keberadaan jabatan wakil panglima," kata Muradi.
Terakhir keberadaan jabatan wakil panglima TNI juga harus ditekankan pada upaya mempercepat reorganisasi dan penyesuaian TNI untuk menyokong visi negara.
Menurut Muradi langkah reorganisasi TNI harus dimulai pada puncuk pimpinannya agar mampu mengarahkan proses modernisasi postur pertahanan dan alutsista. "Serta pengokohan dari keberadaan TNI sebagai bagian dari penguatan dan dukungan atas visi negara," kata dia.
(erd/nrl)
