"Wajar saja kalau Pak AL menyampaikan hal itu, karena posisi saya, walaupun saya sangat dekat dengan beliau kan tengah berseberangan saat ini karena perbedaan keyakinan. Beliau meyakini munas Ancol sah, sementara saya berkeyakinan munas Bali lebih sah karena saya terlibat langsung sebagai pimpinan panitia munas Bali. Sehingga beliau terbawa emosi dan tidak teliti apa saya ucapkan dan dalam konteks apa," kata Bambang yang masih duduk di Komisi III DPR ini dalam siara pers, Rabu (18/3/2015).
Soal begal politik, Bambang menuturkan itu sebagai sikap bersama fraksi-fraksi KMP di DPR menyikapi sikap Menkum HAM yang dipandang memihak salah satu kubu di tengah konflik PPP dan Golkar. "Kedua, soal 'mimpi basah'. Dalam pemberitaan di berbagai media juga sangat jelas tidak ditujukan menyerang pribadi seseorang," kata Bambang yang sampai kini masih Sekretaris FPG DPR ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketiga, begitu juga soal kalimat 'lonte politik'. Jelas saya tidak pernah menyebut apalagi menuding nama orang. Kalimatnya jelas, antara lain: Dalam politik, integritas, loyalitas dan komitmen adalah modal utama. Itulah sebabnya ketika tiba-tiba seorang politisi kehilangan jati diri dan kecerdasannya hanya karena diiming-imingi atau terancam kedudukan serta jabatannya, lalu berubah sikap 180 derajat, maka politisi itu layak disebut 'lonte politik' atau politisi KKO (kanan kiri oke)," papar Bambang.
Seperti diketahui, menurut Bambang, satu, dua pengurus partai versi Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie ada yang mbalelo dan merapat ke Ketum Golkar versi Ancol Agung Laksono. Bahkan ada yang sudah memastikan berpindah haluan dan masuk dalam formasi kepengurusan kubu Agung.
"Padahal permainan belum selesai. The game is not really over yet. Istilah Betawinya, Belanda masih jauh. Masih terbuka lebar terjadinya perubahan cuaca antara KMP, Tengku Umar dan Medan Merdeka Utara," kata Bambang mengulang kalimatnya hari Senin lalu.
"Jadi, jangan dipelintir-pelintir seolah-olah saya menyerang seseorang. Tapi, kalau ada yang merasa terserang ya itu urusan yang bersangkutan," pungkasnya.
Loyalis Aburizal Bakrie ini beberapa kali melontarkan ungkapan yang menjadi ironi terkait dengan perselisihan kepengurusan DPP Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyinggung soal ucapan Bambang yang tak pantas lantaran dia anggota dewan.
"Sebetulnya itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPR yang terhormat. Tidak mencerminkan kecerdasan, kesantunan, dan tidak mencerminkan anggota DPR yang terhormat," kata Agung Laksono usai bertemu dengan pimpinan PKB di kantor PKB Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, hari ini.
Agung menuturkan sebagai anggota DPR, Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali itu seharusnya diberi sanksi oleh Majelis Kehormatan Dewan (dulu Badan Kehormatan DPR), karena beberapa kali melontarkan ungkapan tak pantas melalui media.
"Saya kira ada sanksi tersendiri nanti. Kita boleh berbicara keras, boleh kritik tapi harus tetap menjaga norma kesantunan," ujar Agung yang juga mantan Menko Kesra.
(van/nrl)











































