YLBHI Nilai Remisi Koruptor Ala Yasonna Kental Nuansa Politis

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewacanakan merevisi aturan remisi bagi terpidana korupsi. Keinginan ini menimbilkan polemik dan mengundang kritikan dari sejumlah pihak.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Alvon Kurnia Palma menyindir rencana kebijakan tersebut.

"Ini harus dipertanyakan. Ada apa menteri hukum ingin merevisi PP 99/2012?" kata Alvon dalam dikusi Dialog Kenegaraan DPD di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Dia mengatakan syarat remisi berkelakuan baik ini sulit diukur. Justru, rencana revisi remisi ini dinilai sebagai kepentingan politis bukan yuridis.

Pasalnya, mengacu data KPK, indeks partai yang tersangkut korupsi, PDIP termasuk tertinggi bersama Golkar. Adapun Yasonna merupakan politisi PDIP.

"Ada temuan menarik, yang paling banyak terpidana korupsi itu dari PDIP.
Indeks partai tersangkut korupsi ada 10,7. Kasusnya ada 157. Akhirnya kita melihat ini nggak bermuatan yuridis, tapi itu lebih konteks politik," ujarnya.

Lanjutnya, jika memang ini benar, maka keinginan Menkum Yasonna pantas diragukan. Ia bilang jika ingin dipercaya publik maka Yasonna juga harus berani bicara terbuka.

"Kalau betul, ini ada niatan buruk yang dilakukan menteri. Coba dicek, kita disuruh untuk mempercayai, ayo Pak Menteri kita diskusi, berdebat di sini. Muatannya apa yuridis atau politik," sebutnya.

Alvon pun menyindir Presiden Jokowi terkait wacana pemberian remisi ini. Menurutnya, usulan itu tidak mewakili konsep Nawacita yang diinginkan Jokowi. Presiden pun diharapkan bisa bersikap tegas.

"Sebenarnya Pak Jokowi tahu tidak sih soal ini. Kalau tahu ya ngomong tegas. Beliau ini kan presiden," sindirnya.


(hat/asp)