Silatnas dan MLB PPP Dinilai Bentuk Penistaan terhadap Partai

Jakarta - Silaturahmi nasional (Silatnas) PPP yang akan digelar 25-27 Februari 2005 mendatang dinilai merupakan bentuk penistaan terhadap partai. Selain karena tidak sesuai dengan AD/ART partai, silatnas PPP juga merupakan bentuk penbelajaran politik yang tidak beretika.Penilaian ini disampaikan Wakil Kepala Litbang DPP PPP Mahmud F. Rakasima saat dihubungi detikcom, Minggu (6/2/2005). "DPP PPP menyatakan tidak ada hubungan dan konteks antara silatnas dan pengurus harian pusat (PHP) dalam jajaran partai. Berarti silatnas merupakan bentuk penistaan terhadap partai karena silatnas tidak merupakan forum resmi partai," kata dia.Dengan demikian, kata dia, Silatnas tersebut merupakan pembelajaran politik yang tidak beretika. "Bayangkan, panitia silatnas ini mengundang DPW dan DPC. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi karena yang berhak mengundang mereka hanyalah partai," tegas Mahmud.Menurut dia, adanya agenda dalam silatnas untuk menyelenggarakan MLB (muktamar luar biasa) tidak relevan. Untuk menyelenggarakan MLB, harus ada faktor-faktor yang mendukungnya. "Saya pikir tidak relevan untuk menyelenggararakan MLB. MLB itu sendiri dapat dilakukan apabila DPP dalam keadaan lumpuh atau suasana politis yang berubah drastis. Namun, sekarang ini justru keadaaan tidak seperti itu. Ini tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan mekanisme partai. Apabila ini dilakukan, nantinya akan ada keputusan politik partai. Padahal ini bukan forum resmi partai. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap konstitusi partai. DPP dan DPC nantinya juga bisa akan diganggu dengan cara seperti ini," tandas Mahmud.Mahmud mengakui bergulirnya silatnas ini merupakan cermin dari kekecewaan terhadap DPP, DPW, DPC, dan ketua umumnya. Namun, menurut dia, kekecewaan ini harus diakomodir di dalam mekanisme yang sesuai dengan AD/ART partai. "Saya pikir ini memang cermin kekecewaan. Mungkin saja karena kekecewaan terhadap DPP, DPW dan DPC. Mungkin juga karena perolehan suara yang melorot, performance dari ketua umum yang rendah, kepemimpinannya tidak benar-benar kuat. Namun, yang seharusnya dilakukan adalah sesuai dengan mekanisme partai. Lagipula tidak relevan lagi apabila membicarakan kembali mengenai kepemimpinan Hamzah Haz karena beliau sudah dua kali menjabat, sehingga tidak mungkin menjabat lagi," tegasnya.Saat ditanya bahwa Silatnas ini merupakan bentuk kekecewaaan dari Bachtiar Chamsyah yang kalah dalam muktamar kemarin, Mahmud menjawab bahwa hal itu mungkin saja terjadi. "Mungkin saja, yang jelas apabila dilakukan dengan cara seperti ini jelas-jelas merupakan penistaan terhadap partai dan diri sendiri. Hal ini bukan merupakan pembelajaran politik yang benar karena tidak sesuai dengan AD/ART partai. Jila tidak sesuai dengan AD/ART, maka silatnas ini merupakan penghancuran terhadap institusi partai. Sesuai dengan hasil muktamar ke-3 no. 5 b tahun 2003, percepatan regenerasi partai sudah mulai dilakukan awal tahun ini pada tingkat ranting," katanya.Mahmud menyarankan sebaiknya dilakukan dialog antara pengurus yang menginginkan silatnas dengan DPP PPP guna membicarakan masalah ini. "Saya tidak menghitung peta kekuatan antara yang mendukung silatnas dan yang tidak. Tapi ini merupakan aspirasi yang cukup besar. Dalam menyikapi hal ini, DPP perlu untuk membangun dialog dan hasil dialog diserahkan kepada partai guna dijalankan. Bisa juga nantinya munas dipercepat pada tahun 2006, yang seharusnya dilakukan pada tahun 2007, " kata Mahmud. (asy/)