RI Minta Malaysia Beri Sanksi Majikan TKI yang 'Nakal'

Bogor - Pemerintah RI akan meminta Malaysia untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada warga negaranya yang menahan pembayaran gaji TKI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membicarakan masalah itu dengan PM Malaysia Abdullah Badawi. "Setelah kunjungan ke Malaysia (14 Februari), saya akan bicarakan dengan PM Abdullah Badawi secara sungguh-sungguh," ujar SBY disela-sela acara dialog dengan petani di Desa Sukamana, Jonggol, Kabupaten Bogor, Minggu (6/2/2005). Pemerintah tengah mempelajari laporan yang menyebutkan banyak TKI ilegal menolak kembali ke Indonesia meski masa amnesti telah berakhir karena menunggu pembayaran gaji. Pihak KBRI telah menyiapkan langkah hukum untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu. "Ada pelanggaran dari pihak di Malaysia. Dengan semangat persaudaraan, kita ingin manjalin kerja sama secara fair dan adil," katanya.Dikatakan SBY, sebelumnya pemerintah Malaysia telah berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan TKI maupun majikannya. Selain itu, TKI yang telah dilegalkan statusnya, baik berupa paspor maupun dokumen kerja dapat kembali bekerja di Malaysia. (rif/)