.webp)
Ahok selalu mengedepankan transparansi dan penghematan dalam memimpin Ibukota. Terbaru, Ahok mewacanakan mencoret tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta. Ia ingin memberi pelajaran bagi anggota dewan bahwa dirinya punya peranan dan berhak mengatur legislatif melalui SK Gubenur. Ahok juga beralasan pemotongan tunjangan itu demi penghematan dan dananya akan dialokasikan untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Lagipula, kata Ahok, gaji anggota DPRD DKI Jakarta sudah besar.
Namun, Ahok tidak sekadar melontarkan wacana semata. Ia bahkan telah memberikan contoh yang nyata. Ahok menceritakan dirinya telah mengembalikan uang tunjangan operasional 'warisan' Jokowi saat menjadi Gubernur DKI lalu. Uang yang dikembalikan Ahok sebesar Rp 4,8 miliar dari total Rp 6,8 miliar. Ahok hanya menggunakan uang tersebut Rp 2 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 3 alasan Ahok memotong tunjangan DPRD:
|
|
1. "Gue Bisa Ngatur Lu"
|
|
"Kemungkinan saya pangkas saja itu. Biar dia paham sedikit," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan pertimbangannya untuk memangkas anggaran dewan tersebut murni untuk memberi pelajaran. Dia ingin menunjukkan kalau eksekutif dan legislatif memiliki peranan, hak dan kewajiban yang berbeda.
"Mau nunjukin bahwa saya berhak mengatur-ngatur Anda juga karena kalau pakai SK Gubernur, gua bisa ngatur lu. Jadi eksekutif sama legislatif itu beda," terangnya.
Bila benar terealisasi, DPRD akan kembali menggunakan tunjangan anggaran yang lama sebelum ada perubahan. Menurutnya, sekalipun dikembalikan ke angka tahun lalu itu tidak akan cukup bagi mereka yang 'bermain'.
"Enggak usah diubah, balikin yang lama saja. (Jumlah anggarannya) Buat yang korupsi mah kecil, buat minum wine doang," sambung Ahok.
1. "Gue Bisa Ngatur Lu"
|
|
"Kemungkinan saya pangkas saja itu. Biar dia paham sedikit," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan pertimbangannya untuk memangkas anggaran dewan tersebut murni untuk memberi pelajaran. Dia ingin menunjukkan kalau eksekutif dan legislatif memiliki peranan, hak dan kewajiban yang berbeda.
"Mau nunjukin bahwa saya berhak mengatur-ngatur Anda juga karena kalau pakai SK Gubernur, gua bisa ngatur lu. Jadi eksekutif sama legislatif itu beda," terangnya.
Bila benar terealisasi, DPRD akan kembali menggunakan tunjangan anggaran yang lama sebelum ada perubahan. Menurutnya, sekalipun dikembalikan ke angka tahun lalu itu tidak akan cukup bagi mereka yang 'bermain'.
"Enggak usah diubah, balikin yang lama saja. (Jumlah anggarannya) Buat yang korupsi mah kecil, buat minum wine doang," sambung Ahok.
2. DPRD Gajinya Gede
|
|
"DPRD itu gajinya gede-gede loh rumah saja bisa Rp 30 juta makanya mau aku coret nanti nggak usah. Kebiasaan enak sudah," ujar Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok juga menyampaikan persetujuannya terkait dana Rp 1 triliun untuk partai politik yang lolos ke DPR. Salah satu harapannya, agar parpol bisa bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan sungguh-sungguh mengawasi pemerintah.
"Ibarat kalau orang kaya punya 10 anak dibiayain sama nih. Masing-masing dimodalin Rp 1 triliun tapi nggak bisa nyuri ya, 10 partai satu tahun Rp 10 triliun murah. Kalau saya, saya mau kasih partai Rp 1 triliun, Rp 2 triliun juga saya kasih pukul rata duitnya buat partai yang lolos ke DPR ya. Tapi ada perjanjian nih, pembuktian terbalik," ujar Ahok.
2. DPRD Gajinya Gede
|
|
"DPRD itu gajinya gede-gede loh rumah saja bisa Rp 30 juta makanya mau aku coret nanti nggak usah. Kebiasaan enak sudah," ujar Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok juga menyampaikan persetujuannya terkait dana Rp 1 triliun untuk partai politik yang lolos ke DPR. Salah satu harapannya, agar parpol bisa bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan sungguh-sungguh mengawasi pemerintah.
"Ibarat kalau orang kaya punya 10 anak dibiayain sama nih. Masing-masing dimodalin Rp 1 triliun tapi nggak bisa nyuri ya, 10 partai satu tahun Rp 10 triliun murah. Kalau saya, saya mau kasih partai Rp 1 triliun, Rp 2 triliun juga saya kasih pukul rata duitnya buat partai yang lolos ke DPR ya. Tapi ada perjanjian nih, pembuktian terbalik," ujar Ahok.
3. Hemat
|
|
Ia mencontohkan tunjangan rumah yang mencapai Rp 30 juta.
"Untuk alasan penghematan anggaran dan juga penggunaan untuk kepentingan rakyat," ujar Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok juga menyampaikan persetujuannya terkait dana Rp 1 triliun untuk partai politik yang lolos ke DPR. Salah satu harapannya, agar parpol bisa bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan sungguh-sungguh mengawasi pemerintah.
3. Hemat
|
|
Ia mencontohkan tunjangan rumah yang mencapai Rp 30 juta.
"Untuk alasan penghematan anggaran dan juga penggunaan untuk kepentingan rakyat," ujar Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok juga menyampaikan persetujuannya terkait dana Rp 1 triliun untuk partai politik yang lolos ke DPR. Salah satu harapannya, agar parpol bisa bersih dalam menjalankan roda pemerintahan dan sungguh-sungguh mengawasi pemerintah.
Halaman 2 dari 8
