Baru Tilang dan Imbauan, Kenapa Belum Ada Pembatasan Truk di Tol JORR?

Jakarta - Para pengguna tol JORR mengusulkan pembatasan truk sebagai solusi mengatasi kemacetan. Namun sepertinya, untuk merealisasikan usulan tersebut, masih butuh waktu lama. Upaya yang baru dilakukan saat ini adalah penindakan hukum dan imbauan.

"Ada spanduk di sepanjang jalan tol tulisannya truk wajib di lajur kiri. Seminggu ini kita bagi-bagi flyer ke pengemudi truk di gardu tol," ucap kata Dirut PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Aan Sanaf saat berbincang dengan detikcom akhir pekan lalu.

PT JLJ adalah operator Tol JORR. Anak perusahaan PT Jasa Marga tersebut mengklaim selama ini sudah berupaya untuk mengatasi kemacetan yang ditimbulkan karena truk-truk besar.



Data dari PT. JLJ, Juli 2014 hingga Februari 2015 ada 199 truk yang ditertibkan. Sebagian besarnya berjenis tronton dan trailer. Penindakan paling banyak pada bulan September sebanyak 76 kendaraan yang kelebihan muatan, sedangkan awal tahun ini sebanyak 28 truk ditilang kerena tidak melewati jalur khusus di lajur 1.

"Kami melakukan operasi dengan Dinas Perhubungan Darat dan pihak berwajib kalau ada truk yang muatan berlebih dan tak lewat lajur 1 ditilang," ucap Aan.

Aan mengatakan, penindakan tidak bisa dilakukan oleh semua truk yang lewat karena bisa menyebabkan kemacetan panjang. Sehingga petugas melakukannya secara randem. Sehingga para pengendara masih akan melihat truk yang kelebihan muatan dan tak melaju di jalur khusus.

"Cuma melakukan tindakan di tol itu selekstif sifatnya tidak bisa semua karena bisa menimbulkan kemacetan, jadinya random saja," jelasnya.

Aksi di atas rupanya belum cukup mengatasi kemacetan. Buktinya, masih terjadi kepadatan hingga pagi tadi. Bagaimana dengan usulan pembatasan truk di jam-jam tertentu? Aan mengatakan, keputusan itu ada di kewenangan Badan Pengelola Jalan Tol dan Kementerian Perhubungan.

detikcom kemudian mewawancarai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Gazali. BPJT adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur jalan tol.

"Mungkin nanti upaya itu (contra flow dan pembatasan truk) kita usulkan supaya mengurangi kemacetan. Namun perlu dikoordinasikan dulu, karena kewenangan di Kemenhub," kata Gazali.

Dikonfirmasi terpisah, pihak Kemenhub menanggapi kemungkinan usulan tersebut mengatakan bisa saja dilakukan, namun hal itu perlu pertimbangan berbagai hal dan harus dibicarakan dengan pihak terkait.

"Bisa saja ada pembatasan jam truk. Namun harus ada pembicaraan dari Jasa Marga dan Kemenhub soal pengaturan dan mempertimbangkan aspek kemacetan juga aspek ekonomi," kata Kapuskom Kemenhub JA Barata saat dikonfirmasi detikcom.

Masalah solusi adalah program baru detikcom yang bertujuan untuk membantu mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. detikcom akan mengumpulkan laporan masalah dari publik, kemudian menganalisis solusinya dengan pakar, hingga akhirnya mencoba merealisasikan solusi itu dengan pihak terkait.

(slm/mad)