KPK 'Diserang' Gelombang Praperadilan, Busyro: MA Harus Tanggung Jawab

Jakarta - Para tersangka korupsi 'menyerang' KPK dengan praperadilan selepas Komjen Budi Gunawan (BG) lolos dari jerat pidana. Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai seharusnya Mahkamah Agung (MA) turun tangan.

"Itu (tersangka korupsi ajukan praperadilan) dampak putusan praperadilan BG. MA sebagai puncak berwenang dan bertanggungjawab secara struktural untuk segera atasi dengan minimal surat edaran kepada para pengadilan," ucap Busyro saat dihubungi, Selasa (17/3/2015).

Sebab, menurut Busyro, apabila tidak ditangani oleh MA maka akan ada celah hukum bagi para koruptor untuk menggugat penegak hukum. Tak hanya KPK, tapi penegak hukum lainnya yaitu Polri dan Kejaksaan.

"Jika tidak diantisipasi akan terjadi pembiaran atas upaya penegakan hukum. Bukan oleh KPK saja, Polri dan Kejaksaan akan kewalahan jika tersangka kasus narkoba dan teror mengajukan praperadilan ramai-ramai," tegas mantan Ketua KY ini.

Namun Plt Pimpinan KPK Johan Budi sempat mengatakan bahwa pihaknya pernah berdiskusi dengan Ketua MA dan jajarannya mengenai hal tersebut. Hanya saja, sepertinya MA enggan mengeluarkan SEMA. Busyro pun menyayangkan hal tersebut.

"KPK bahkan aparat penegak hukum lain akan menghadapi posisi sulit apalagi tersangka berpeluang untuk menghilangkan bukti-bukti. Bagaimanapun MA bertanggungjawab sebagai puncak peradilan, tidak bisa bersikap pasif. Bukankah itu tugas pimpinan untuk atasi masalah," kata Busyro.

Usai status tersangka Komjen BG lepas saat hakim tunggal Sarpin Rizaldi ‎menerima sebagian permohonan jenderal bintang tiga itu, para tersangka koruptor langsung mengadu peruntungan.

Seperti yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi dana haji eks Menag Suryadharma Ali. Kemudian disusul Sutan Bhatoegana yang mengajukan praperadilan melawan KPK. Dan yang terakhir bermanuver adalah tersangka kasus pajak Bank BCA Hadi Poernomo. Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang mengikuti jejak mereka.

(dha/fjr)