Romi Ancam Kader PPP yang Dukung Hak Angket untuk Menkum Yasonna

Serang - Sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) ingin menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly karena putusan terkait kepengurusan Golkar dan PPP. Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya Romahurmuziy menegaskan fraksinya tak akan terlibat urusan hak angket ini.

Pernyataan politisi yang akrab disapa Romi ini sekaligus meluruskan kabar kalau ada anggota fraksi PPP akan ikut mendukung hak angket.

"Kita menolak keras. Kita akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh anggota dewan dari PPP yang tercatat membubuhkan tanda tangan. Dan ini akan kita lakukan tanpa kecuali," kata Romi di sela-sela Rakornas PPP, di Banten Ball Room, Hotel Le Dian, Serang, Banten, Senin (16/3/2015).

Ancaman sanksi ini menurut Romi berlaku untuk kader yang masuk ke dalam kepengurusan PPP Djan Faridz. Dia pun menyentil Sekjen PPP Muktamar Jakarta, Ahmad Dimyati Natakusumah yang pernah ikut menyatakan protes dan merencanakan hak angket terhadap Menkum, beberapa hari lalu.

"(Sanksi) termasuk Pak Dimyati atau siapapun juga," sebutnya.

Lanjutnya, Romi juga menyindir pimpinan DPR yang terlalu ikut campur urusan partai lain. Lebih baik, pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah atau Fadli Zon mengurus partainya sendiri.

Begitupun dengan politisi partai lain diimbau agar tidak banyak komentar.

"Ya, saya kira kawan-kawan kalau tidak tahu masalah internal partai lain tidak usah banyak komentar. Kedua, saya mempertanyakan komitmen serius pimpinan DPR, untuk tunduk pada peraturan undang-undang yang ada agar tidak melakukan standar ganda," katanya.

(hat/kha)