"Setelah membaca anggaran yang diserahkan kemendagri ke kita, ada beberapa permasalahan. Mungkin inilah yang dibilang siluman," kata ketua DPRD DKI yang memimpin rapat banggar di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Prasetio lalu membacakan 5 BUMD yang diduga menurutnya mendapat anggaran siluman melalui penyertaan modla provinsi:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. PT Ratax Armada Rp 5,5 miliar
3. PT Cemani Kota Rp 112,9 miliar
4. PT Grahasari Surya Jaya Rp 48,84 miliar
5. PT RS Haji Jakarta Rp 100,3 miliar
Prasetio mengatakan, dana siluman yang dimaksudnya adalah anggaran yang muncul dalam APBD tapi tak dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI. Itulah yang terjadi pada 5 BUMD di atas.
"Ada lagi masalah penetapan target pendapatan pada kode rekening hasil kerja aset daerah PT Hotel Cikini Reality. Nggak dibahas dan dilaporkan ke kita. Ini yang dianggap siluman juga," ujarnya.
Prasetio memutuskan untuk membahas lebih detail masalah ini pada rapat lanjutan besok dengan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Besok rapat dengan TAPD kalau nggak ada titik temu, kita serahkan ke Kemendagri bahwa APBD 2015 sudah diketok," ujarnya.
(iqb/fjr)