Ahok: Posisi DPRD 'Simalakama' untuk Bahas RAPBD 2015

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut posisi DPRD DKI untuk membahas hasil evaluasi APBD 2015 itu bak simalakama. Sebab menurutnya, dewan menganggap surat yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama.

"Kita sudah siapin, kalau dia nggak siap DPRD simalakama. Dia menyatakan di surat bahwa RAPBD yang diusul ke Kemendagri itu palsu, kan begitu buat lah angket. Pertanyaan saya kalau itu palsu sudah dibalikin kan sekarang dari Mendagri kok DPRD mau membahas (evaluasi) dengan kami," ujar Ahok.

Hal ini disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015). Mantan Bupati Belitung Timur itu justru mempertanyakan sikap dewan Kebon Sirih tersebut.

"Padahal kan barang palsu nih. Logika saja kalau membahas dengan kami ngapain angket lu, kamu kan mengakui bahwa barang kita asli ya dong," lanjutnya.

Ahok pun memprediksi hasil pembahasan evaluasi dengan Banggar DPRD DKI dan Pemprov pada Selasa (17/3) mendatang tidak akan menemui titik temu. Mantan politisi Gerindra itu meyakini DPRD akan tetap ngotot memasukkan Rp 12,1 triliun.

"Saya kira pasti nggak mungkin jalan, dia akan ngotot masukin versi dia. Bisa sepakat, saya yakin DPRD banyak yang dukung saya kok, bilang mau ke rumah, sms dan bbm saya mereka dukung kok. (Orang) yang kebagian 'rezeki' nggak semua DPRD loh," kata Ahok.

Mengenai sejumlah anggota fraksi dewan yang ikut menandatangani hak angket, pria tiga anak itu menyebut mereka hanya ikut-ikutan. Sebab, banyak juga di antaranya yang tidak mengetahui apa yang tengah dilakukan.

"Mereka takut dipecat sebagian (yang tanda tangan), sebagian juga nggak ngerti hak angket itu apa. Coba saja kamu tanya mereka," tutupnya.

(aws/fjr)