Imlek Hanya Jadi Momen Politik Ketimbang Budaya

Jakarta - Perayaan Imlek di Indonesia setelah politik asimilasi selama 32 tahun hanya menjadi momen politik ketimbang perayaan budaya Tionghoa. Hal ini terlihat dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengubah kebijakan terhadap warga Tionghoa.Oleh karena itu, lembaga antidiskriminasi di Indonesia bersama Perhimpunan Perempuan Tionghoa Miskin (PPPM) meminta perbaikan hak-hak sipil dan politik orang Tionghoa dan penghapusan kebijakan diskriminatif pada kelompok-kelompok etnis, ras, agama dan jenis kelamin yang berbeda.Demikian disampaikan aktivis Lembaga Anti Diskriminasi Rabbeca Harsono dalam konferensi pers di Plaza Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/2/2005).Lebih lanjut Rabbeca menilai bahwa 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ada tanda-tanda penghapusan praktek dikriminasi terhadap minoritas Tionghoa di tingkat birokrasi dan di tingkat pengambil keputusan."Misalnya, surat bukti kewarganegaraan RI atau SBKRI tetap diberlakukan di tingkat birokrasi, serta para anggota parlemen kita belum juga mengesahkan RUU Catatan Sipil dan UU Antidiskrimasi," tambah Rabbeca.Diskriminasi juga tampak dialami warga Tionghoa di tingkat bawah. Pengalaman ibu-ibu Cina Benteng yang berada di perbatasan Jakarta Barat-Tangerang dipersulit dalam mengurus keterlambatan akte lahir. "Maka kami menuntut agar RUU catatan sipil segera diresmikan agar orang Tionghoa tidak melalui proses penetapan pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan," katanya. (jon/)