Kepala BPKAD Jakarta Coret Anggaran untuk UPS

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sebagai pihak yang mengangarkan pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam RAPBD DKI 2015. Rencananya UPS itu akan ditempatkan di kantor BPKAD dan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jakarta Timur.

Dana yang dialokasikan untuk pembelian UPS alias alat penyimpan cadangan daya listrik di BPKAD sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara di Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jakarta Timur sebesar Rp 118.800.000.

Jumlah ini memang lebih kecil dibanding angka yang diajukan oleh DPRD DKI untuk pengadaan UPS sebesar 5,8 miliar per unitnya. Tapi kehadiran UPS dalam evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri cukup mengejutkan.

Heru pun akhirnya mencoret rencana pembelian UPS itu dari RAPBD DKI 2015. "UPS saya sudah coret, UPS itu usulan saya sendiri karena server gede, tapi karena kalimat UPS itu saya takut, dihapus jadinya dari RAPBD 2015," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (16/3/2015).

Menurut Heru, UPS yang akan dia beli harganya hanya Rp 300 juta per unit. Anggaran Rp 1,6 miliar itu untuk beberapa wilayah di Jakarta. "Nggak jadi, (UPS) saya hapus karena takut persepsi orang, nanti saja diajukannya," kata dia.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku saat ini pihaknya tengah menyisir kemungkinan masih adanya proyek janggal dalam RAPBD DKI 2015. Melalui sistem e-budgeting proyek yang janggal itu bisa dengan mudah dideteksi.

"Makanya lagi kita sisir dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget saya tinggal masukin 'hey UPS ada di mana saja kamu'. (Di RAPBD ada) 6 ribu-7 ribu mata anggaran dengan adanya itu (e-budgeting) maka ketahuan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mempertanyakan tujuan dinas mengajukan pembelian UPS dengan harga selangit. Pasalnya, bandara internasional yang canggih sedemikian rupa hanya menggunakan UPS seharga Rp 1,5 miliar paling mahal.

"Makanya ada main SKPD sama DPRD. Apa sih gunanya pakai UPS. Saya bisa kasih contoh di bandara-bandara canggih pakai UPS paling mahal Rp 1,5 miliar. Memang UPS yang dipasang secanggih apa sih. Made in China Keilong apa segala macam diubah-ubah mereknya," kata Ahok.




(erd/nrl)