Ditemukan Duplikasi Anggaran Miliaran Rupiah dalam RAPBD DKI 2015

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menemukan adanya duplikasi anggaran sejumlah proyek yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Duplikasi anggaran itu bisa dilihat dalam dokumen evaluasi Kemendagri atas RAPBD DKI Jakarta.

Duplikasi anggaran terjadi di delapan proyek di lingkungan Suku Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Olahraga dan Pemuda.

Anggaran ganda misalnya terjadi untuk proyek perawatan berat gedung SDN Semanan 03 sebesar Rp 1.999.954.166 di rekening 1.01.034.06.017. Rupanya perawatan berat SDN Semanan juga dianggarkan di rekening dengan kode 1.01.034.06.041 sebesar Rp 2.999.981.882. Penganggaran itu dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat.

Duplikasi anggaran juga terjadi untuk proyek rehabilitasi total SDN Joglo 01/02,03/04 di rekening dengan kode 1.04.004.09.002 dengan dana sebesar Rp 29.986.473.512. Namun Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat juga menganggarkan dana sebesar Rp 2.000.000.000 untuk perawatan berat gedung SDN Joglo 03/04.

Kementerian juga menemukan adanya anggaran ganda dalam proyek rehab gedung Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebesar Rp 6.000.000.000 dalam rekening berkode 1.17.001.04.015. Padahal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menganggarkan dana sebesar Rp 2.000.000.000 untuk proyek rehab dan pengadaan mesin pendingin gedung tersebut.

Terkait duplikasi anggaran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengalihkan sebagian dana tersebut untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas," saran Kementerian Dalam Negeri seperti tercantum dalam dokumen evaluasi RAPBD DKI yang dikutip detikcom, Senin (16/3/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui meski sudah menggunakan sistem e-budgeting, namun masih saja ada oknum yang mencoba 'bermain' RAPBD 2015. (baca juga: Kemendagri Soroti Belanja Alat Tulis 'Gila-gilaan' Pemrov DKI).

Terlebih dalam evaluasi APBD 2015 dari Kemendagri ditemukan kembali pengadaan UPS/Stabilizer sebesar Rp 1,5 triliun untuk BPKAD dan Rp 118,8 miliar untuk Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jaktim. Ahok mengaku sudah mengetahui SKPD yang bermain di belakangnya.

"Kita sudah tahu makanya aku stafin, stafin semua," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).


(erd/nrl)