Bambang Sebut Menkum Begal Demokrasi, Agung: Itu Liar, Terlalu Kasar!

Jakarta - Ketum Partai Golkar Agung Laksono menyesalkan pernyataan Bambang Soesatyo yang menyebut Menteri Hukum dan HAM melakukan begal demokrasi karena mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

"Itu kata-katanya terlalu kasar. Tapi sekali lagi dalam desain kami dia sudah bukan sekretaris FPG lagi. Jadi dia itu bicara individu menjurus ke liar. Saya kira tidak perlu diikuti," kata Agung kepada wartawan usai bertemu Ketum PPP Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Agung memastikan akan memberikan sanksi bila hak angket direalisasikan dengan mengumpulkan tandatangan para pengusungnya. "Nanti akan ada sanksinya. Kata-katanya juga kurang pas, tidak mencerminkan sebagai kader yang baik," tuturnya.

Koalisi Merah Putih minus PAN memang menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah. Namun tidak ada perwakilan PAN dalam konferensi pers ini.

Pernyataan bersama disampaikan oleh Jubir Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3). "Kami ingatkan Menkum HAM Laoly bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan Undang-Undang dan tidak menabrak Undang-Undang," katanya.


(fdn/trq)