Perseteruan APBD Antara Pemprov & DPRD DKI, Ahok: Sudah Sejak 2007

Jakarta - Perseteruan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta terkait APBD masih terus bergulir. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut kasus semacam itu sebetulnya telah terjadi sejak lama.

"Persoalan ini sudah berlaku sejak tahun 2007. Bang Yos (Sutiyoso) dulu juga (bulan) Maret nggak selesai APBD-nya. Sudah biasa ini kayak begitu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).

Ahok mengatakan, kekisruhan yang terjadi antara DPRD dan Pemprov saat ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu karena dirinya tidak mau memasukkan anggaran UPS sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD. Namun hal itu berbuntut panjang hingga DPRD membuat tim angket untuk Ahok.

Ahok tetap tak goyah. Ia bersikeras untuk menghilangkan penggelembungan anggaran yang telah terjadi selama ini.

"UPS itu jelas korup. Belum lagi scanner 3D, belum lagi electronic system management sekolah. Mana ada orang beli software satu sekolah sampai Rp 5 miliar, terus sekolah lain mesti kopi, nggak boleh," keluhnya.

Oleh karena itu, sistem yang paling baik menurutnya adalah dengan menggunakan e-budgeting. Dengan e-budgeting, semua pihak dapat mengontrol APBD DKI Jakarta.

Selama ini, menurut Ahok, DPRD tidak pernah membahas anggaran. Pertemuan yang dilakukan DPRD dan Pemprov dalam membahas anggaran, hanyalah formalitas saja.

"Jadi terserah eksekutif yang isi, cuma pada akhirnya dia kasih pokok pikirannya dia. SKPD yang butuh, jalanin dapat komisi, nggak jalanin jadi silpa. Makanya DKI silpanya banyak," urainya.

Hal itulah menurutnya yang membuat DPRD marah. DPRD kemudian menuduh Pemprov tidak mengajak mereka melakukan pembahasan.

"Makanya saya tahun ini minta di Youtube-kan semua waktu pembahasan komisi dan SKPD. Ada nggak komisi titipin waktu itu? Gak ada. Sudah selesai, baru dia titip," tutupnya.

(kff/vid)