Isu Soal Eksekusi Mati Makin Liar, Jaksa Agung Tak Terpengaruh

Jakarta - Kejaksaan Agung mengaku mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua yang belum kunjung dilaksanakan. Isu yang bergulir pun semakin liar. Meski begitu, Jaksa Agung HM Prasetyo tak bergeming.

"Bukan hanya dari ‎pihak luar, dari dalam juga. Khususnya pengacara-pengacara secara vulgar mengatakan itu. Mereka juga ikut menekan kita, meskipun bentuknya imbauan atau pernyataan apapun itu kan merupakan tekanan. Tapi kita tidak akan bergeming dengan tekanan seperti itu," kata Prasetyo saat dihubungi, Kamis (12/3/2015).

Para terpidana mati memang mengupayakan beribu cara untuk menghindari eksekusi dengan mengajukan peninjauan kembali. Mereka pun didukung oleh pengacara-pengacara ternama. Prasetyo mempersilakan para terpidana untuk menggugat.

"Silakan saja lah kalau mereka mau seperti itu, kita hargai proses hukum yang ada. Meskipun ada kalanya proses hukum tidak lazim, dan sesungguhnya pengacara-pengacara itu tahu persis bahwa itu tidak lazim tapi dilakukan. Intinya tentunya saya sendiri melihat bahwa itu tidak lebih dari upaya untuk menjadikan pelaksanaan eksekusi menjadi terlarut ya," ucapnya.

Yang terbaru, Menlu Australia Julie Bishop menawarkan pembayaran biaya penahanan gembong narkoba Bali Nine apabila eksekusi mati dibatalkan. Menlu RI Retno Marsudi disebut sudah menolak tawaran tersebut. (Baca: Australia Mau Bayar Biaya Penahanan Bali Nine, Kemlu: Tak Ada Mekanisme Itu)

Sempat pula muncul isu yang mengaitkan pernyataan Menko Tedjo soal 'tsunami manusia' imigran gelap yang akan menyeberang ke Australia dengan eksekusi mati. Hal itu pun dibantah oleh Prasetyo. (Baca: Ini Kata Menko Tedjo Soal Imigran Gelap Dilepas ke Australia)

"Siapa bilang? Justru yang kita dapat itu yang akan berangkat, Indonesia kan lintasan saja, Indonesia bukan negara tujuan, karena bawahnya (Australia) yang dituju kan. Hanya sekarang untuk ini negara lain, berusaha menghambat di sini. Itu saya hargai juga," ujar Prasetyo.

"Ini kan awalnya ‎tidak lepas dari konsumsi satu negara, jadi sudah menjadi politik juga," sambungnya menanggapi isu-isu liar tersebut.


(imk/jor)