"Jadi saya sebagai warga negara, saya taat hukum. Sebagai kader partai saya ikut aturan partai. Jadi siapapun yang secara aturan disahkan, maka saya loyal dan taat pada pemimpin saya. Kalau Agung Laksono jadi ketua umum, itu ketua umum saya. Sejauh mekanismenya benar," kata Mahyudin di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Soal kemungkinan Agung Laksono merotasi pimpinan DPR/MPR dari Golkar, Mahyudin tak mau berkomentar banyak. Namun dia tak khawatir dirinya akan dirotasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menjalankan tugas pimpinan MPR berdasarkan UU. Jadi tidak ada kaitannya dengan partai," tegas Mahyudin disusul dengan pernyataan tidak perlu mundur dari posisinya.
"Kalau kita dipercaya tetap memimpin ya tetap, jadi kalau nggak dipercaya ya nggak ada masalah. Tapi mekanismenya harus diikuti karena bukan diambil berdasarkan pemenang pemilu," imbuhnya lagi.
Sebagaimana diketahui, Mahyudin dalam Munas Golkar cenderung pro Aburizal Bakrie dengan menghadiri Munas di Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie secara aklamasi. Namun pasca Menkum HAM mengakui kepengurusan Agung Laksono, Mahyudin memilih taat keputusan hukum.
"Golkar kan sebagaimana diberitakan Menkum HAM telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum," tegasnya.
(iqb/trq)